Oleh Udo Z. Karzi
TAWAR-MENAWAR di sebuah pasar.
"Ini berapa?"
"Segitu..."
"Kalau yang ini?"
"Sekian..."
"Mahal amat. Bisa kurang?"
"Yah, kalau enggak mahal ya enggak jadi Lebaran."
Minan Tunja tidak bisa komentar lagi. Iya juga. Harga mahal memang identik dengan Lebaran. Karena Lebaranlah, harga menjadi mahal. Mahallah yang menjadi penanda Lebaran. Lebaran datang untuk membuat barang-barang menjadi mahal. Tak ada Lebaran kalau masih merasa kemahalan. Maka, berapa pun harganya, ambil saja, biar bisa Lebaran.
Lihat saja betapa ramainya pusat-pusat perbelanjaan. Semua ingin membeli, semau ingin mendapatkan mendapatkan, semua ingin memiliki, semua tidak ingin ketinggalan, semua ingin merasakan kegembiraan... di Hari Lebaran.
"Konsumerisme...," kata Mat Puhit.
"Jangan terlalu sinis. Ini kan momentum orang merayakan sesuatu yang patut dirayakan. Setahun sekali, apa salahnya. Wajar saja orang memanfaatkan sedikit kelebihan dana memeriahkan Lebaran," bela Pithagiras.
"Lebaran itu kan hari kemenangan. Masak kita tidak boleh merayakan kemenangan," celetuk Pinyut.
"Ya, boleh-boleh saja," sahut Mat Puhit lagi, "Tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Hakikat Idulfitri kan bukan itu. Idulfitri itu kembali ke fitrah setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau setelah kembali suci, kita malah berfoya-foya kan malah menghilangkan esensi dari Lebaran."
"Apa pun semua boleh bergembira di hari baik bulan baik ini," kata Radin Mak Iwoh.
"Tapi, di balik kegembiraan itu ada tragedi. Seorang bayi berusia lima bulan meninggal dalam pelukan ibunya saat terjadi desak-desakan di sebuah pasar," kata Udien.
Selalu begitu. Selalu ada ironi di balik kemeriahan merayakan kemenangan. Ini menjadi ingatan agar kita tak berlebihan, lepas kontrol, dan lupa diri. Selamat Idulfitri!
Sumber: Lampung Post, Senin, 29 Agustus 2011
Sketsa-Sketsa Negarabatin
Monday, August 29, 2011
Friday, July 29, 2011
Penumpang Gelap
Oleh Udo Z. Karzi
NYANYIAN Nazaruddin rupanya membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Belingsatan, ribut-ribut, lalu saling tuding. Dan, SBY pun berseru, "Hati-hati, jangan ada pihak yang memancing di air keruh dan menjadi penumpang gelap," katanya beberapa waktu lalu.
Wah, bukannya reda, orang-orang justru bertambah riuh, terutama pers yang dituding menghakimi Partai Demokrat menyebarkan berita bersumber dari SMS dan BlackBerry Messenger dari orang yang mengaku Nazaruddin.
O, jadi penumpang gelap itu menumpang di media?
Sebelumnya, sekitar Maret 2011, Menakertrans juga mengatakan ada penumpang gelap yang terdeteksi dalam pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah. Orang-orang yang dianggap penumpang gelap itu adalah mereka yang melakukan ibadah umrah, tetapi tidak bersama rombongan. Namun, mereka juga bukan TKI.
Dia sih tak mengetahui secara pasti berapa persen jumlah penumpang gelap karena pemerintah masih melakukan pelacakan. "Yang jelas, penumpang gelap harus hati-hati jangan sampai menghambur-hamburkan uang negara," ujar dia. Meskipun demikian, pemerintah tetap membantu penumpang gelap yang ingin kembali ke Indonesia, dan dalam keadaan tidak mampu.
Iya ya kasihan masak mau diturunin di tengah jalan.
Kalau ada orang menumpang kendaraan umum tanpa memiliki memiliki tiket, namanya penumpang gelap. Inilah cara murah atau gratis melakukan perjalanan. Kalau tidak ketahuan ya selamatlah sampai tujuan. Tapi, kalau ketampang kondektur atau pemeriksa karcis, ya terpaksa bayar kalau punya uang atau malah risikonya diturunkan di tengah jalan.
Katanya sih penumpang gelap banyak juga yang beruntung.
Katanya sih, reformasi kita bisa kayak gini karena banyak penumpang gelapnya. Kita ingin menegakkan demokrasi, tetapi banyak distorsi yang terjadi dalam prakteknya. Distorsi dimaksud telah masuk ke dalam banyak bidang, politik, ekonomi, pers, bahkan kehidupan intelektual. Ya, penumpang gelap demokrasi telah mendistorsi nilai demokrasi.
Lampung Post, Jumat, 29 Juli 2011
NYANYIAN Nazaruddin rupanya membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Belingsatan, ribut-ribut, lalu saling tuding. Dan, SBY pun berseru, "Hati-hati, jangan ada pihak yang memancing di air keruh dan menjadi penumpang gelap," katanya beberapa waktu lalu.
Wah, bukannya reda, orang-orang justru bertambah riuh, terutama pers yang dituding menghakimi Partai Demokrat menyebarkan berita bersumber dari SMS dan BlackBerry Messenger dari orang yang mengaku Nazaruddin.
O, jadi penumpang gelap itu menumpang di media?
***
Sebelumnya, sekitar Maret 2011, Menakertrans juga mengatakan ada penumpang gelap yang terdeteksi dalam pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah. Orang-orang yang dianggap penumpang gelap itu adalah mereka yang melakukan ibadah umrah, tetapi tidak bersama rombongan. Namun, mereka juga bukan TKI.
Dia sih tak mengetahui secara pasti berapa persen jumlah penumpang gelap karena pemerintah masih melakukan pelacakan. "Yang jelas, penumpang gelap harus hati-hati jangan sampai menghambur-hamburkan uang negara," ujar dia. Meskipun demikian, pemerintah tetap membantu penumpang gelap yang ingin kembali ke Indonesia, dan dalam keadaan tidak mampu.
Iya ya kasihan masak mau diturunin di tengah jalan.
***
Kalau ada orang menumpang kendaraan umum tanpa memiliki memiliki tiket, namanya penumpang gelap. Inilah cara murah atau gratis melakukan perjalanan. Kalau tidak ketahuan ya selamatlah sampai tujuan. Tapi, kalau ketampang kondektur atau pemeriksa karcis, ya terpaksa bayar kalau punya uang atau malah risikonya diturunkan di tengah jalan.
Katanya sih penumpang gelap banyak juga yang beruntung.
***
Katanya sih, reformasi kita bisa kayak gini karena banyak penumpang gelapnya. Kita ingin menegakkan demokrasi, tetapi banyak distorsi yang terjadi dalam prakteknya. Distorsi dimaksud telah masuk ke dalam banyak bidang, politik, ekonomi, pers, bahkan kehidupan intelektual. Ya, penumpang gelap demokrasi telah mendistorsi nilai demokrasi.
Lampung Post, Jumat, 29 Juli 2011
Monday, July 25, 2011
Republica
Oleh Udo Z. Karzi
PLATO identik dengan filsafat, dan filsafat identik dengan Plato. Pemisahan filsafatnya dari politik tidaklah tepat. Hasilnya, Plato bukan sekadar identik dengan filsafat, tetapi juga identik dengan politik. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa ia adalah pemikir etika sebelum menjadi ahli politik. Pendirian etisnya amat tegas terhadap aktivis-aktivis muda yang berpolitik dengan penuh gairah dan ambisi, tapi miskin kesiapan dan moralitas.
Tak pelak lagi, konsep keadilan pun menempati titik sentral dalam diskusi-diskusi etika Plato. Kebanyakan dialog yang tercatat dalam Republica berkisar pada konsep itu. Dalam analisis Guthrie, Republica itu sendiri adalah kata Yunani yang berarti manusia adil atau perihal keadilan.
Keadilan adalah keutamaan (arete) yang membangun kepribadian manusia secara utuh, pada saat yang sama menghidupkannya aktif dalam pergaulan sosial. Poin ini, yakni memandang citra keadilan pada pembinaan jiwa individu sama dengan citranya pada pembinaan pergaulan sosialnya, adalah bagian lapisan paling dasar dalam filsafat politik Plato.
Ketika para peserta dialog mendiskusikan hakikat keadilan, muridnya yang cerdas, Socrates mengusulkan supaya pertama-tama mengkaji keadilan dan ketidakadilan pada tingkat negara, kemudian mengkajinya pada tingkat individu; menelusurinya dari yang besar ke yang kecil lalu membandingkannya. Gloucon, salah satu peserta, malah memuji usul ini sembari sepakat dengan kesimpulan Socrates, bahwa "Tidak ada bedanya antara seorang yang adil dan masyarakat yang adil, maka keduanya sama, karena sama-sama membawa hakikat keadilan". Masalahnya, apakah hakikat keadilan? Dengan kata Copleston, apakah prinsip-prinsip keadilan individu dan keadilan sosial?
Keadilan menjalani definisasi yang beragam di sepanjang diskusi. Mulai dari "memenuhi hak orang lain" melalui "kepentingan orang yang lebih kuat" sampai "menjalankan tugas masing-masing dan tidak campur tangan dalam tugas selainnya".
Definisi terakhir dikontraskan dengan penerjangan atau pemerkosaan politis, yang pada gilirannya menimbulkan kekacauan sebelum dapat membubarkan kehidupan bernegara. Dari sinilah Plato meyakinkan kita bahwa keadilan—menurut definisi ketiga—merupakan landasan kehidupan bermasyarakat.
Dalam kerangka itu, diperlukan spesialisasi. Setiap anggota memerlukan keahlian dalam menjalankan tugasnya, kecil ataupun besar, sekalipun ia tukang kayu atau pengesol sepatu. Plato menyatakan bahwa perkara pengelolaan masyarakat memerlukan lebih dari sekadar keahlian. “Lebih dari sekadar keahlian” memperingatkan aksioma yang berlaku bahwa pemerintahan bukan hanya bekerja guna memenuhi kebutuhan materi, melainkan juga menyediakan lahan-lahan pengembangan spiritual dan moral masyarakat.
"Oleh karena ini," tutur Socrates, "kamu hanya akan menyerahkan kendali masyarakatmu ke tangan orang-orang yang dari satu sisi mengetahui syarat-syarat kebajikan hakiki masyarakat lebih dari yang lain, dan dari sisi lain mereka berwenang menerima kehormatan di atas posisi memerintah". Lalu, siapakah mereka itu?
Lampung Post, Senin, 25 Juli 2011
PLATO identik dengan filsafat, dan filsafat identik dengan Plato. Pemisahan filsafatnya dari politik tidaklah tepat. Hasilnya, Plato bukan sekadar identik dengan filsafat, tetapi juga identik dengan politik. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa ia adalah pemikir etika sebelum menjadi ahli politik. Pendirian etisnya amat tegas terhadap aktivis-aktivis muda yang berpolitik dengan penuh gairah dan ambisi, tapi miskin kesiapan dan moralitas.
Tak pelak lagi, konsep keadilan pun menempati titik sentral dalam diskusi-diskusi etika Plato. Kebanyakan dialog yang tercatat dalam Republica berkisar pada konsep itu. Dalam analisis Guthrie, Republica itu sendiri adalah kata Yunani yang berarti manusia adil atau perihal keadilan.
Keadilan adalah keutamaan (arete) yang membangun kepribadian manusia secara utuh, pada saat yang sama menghidupkannya aktif dalam pergaulan sosial. Poin ini, yakni memandang citra keadilan pada pembinaan jiwa individu sama dengan citranya pada pembinaan pergaulan sosialnya, adalah bagian lapisan paling dasar dalam filsafat politik Plato.
Ketika para peserta dialog mendiskusikan hakikat keadilan, muridnya yang cerdas, Socrates mengusulkan supaya pertama-tama mengkaji keadilan dan ketidakadilan pada tingkat negara, kemudian mengkajinya pada tingkat individu; menelusurinya dari yang besar ke yang kecil lalu membandingkannya. Gloucon, salah satu peserta, malah memuji usul ini sembari sepakat dengan kesimpulan Socrates, bahwa "Tidak ada bedanya antara seorang yang adil dan masyarakat yang adil, maka keduanya sama, karena sama-sama membawa hakikat keadilan". Masalahnya, apakah hakikat keadilan? Dengan kata Copleston, apakah prinsip-prinsip keadilan individu dan keadilan sosial?
Keadilan menjalani definisasi yang beragam di sepanjang diskusi. Mulai dari "memenuhi hak orang lain" melalui "kepentingan orang yang lebih kuat" sampai "menjalankan tugas masing-masing dan tidak campur tangan dalam tugas selainnya".
Definisi terakhir dikontraskan dengan penerjangan atau pemerkosaan politis, yang pada gilirannya menimbulkan kekacauan sebelum dapat membubarkan kehidupan bernegara. Dari sinilah Plato meyakinkan kita bahwa keadilan—menurut definisi ketiga—merupakan landasan kehidupan bermasyarakat.
Dalam kerangka itu, diperlukan spesialisasi. Setiap anggota memerlukan keahlian dalam menjalankan tugasnya, kecil ataupun besar, sekalipun ia tukang kayu atau pengesol sepatu. Plato menyatakan bahwa perkara pengelolaan masyarakat memerlukan lebih dari sekadar keahlian. “Lebih dari sekadar keahlian” memperingatkan aksioma yang berlaku bahwa pemerintahan bukan hanya bekerja guna memenuhi kebutuhan materi, melainkan juga menyediakan lahan-lahan pengembangan spiritual dan moral masyarakat.
"Oleh karena ini," tutur Socrates, "kamu hanya akan menyerahkan kendali masyarakatmu ke tangan orang-orang yang dari satu sisi mengetahui syarat-syarat kebajikan hakiki masyarakat lebih dari yang lain, dan dari sisi lain mereka berwenang menerima kehormatan di atas posisi memerintah". Lalu, siapakah mereka itu?
Lampung Post, Senin, 25 Juli 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)