Monday, January 12, 2015

Parle

Oleh Udo Z. Karzi


UDIEN baru tahu kalau anggota DPR dilarang menyela pidato kenegaraan Presiden.

"Ah, masa sih?" Mat Puhit heran.

"Memang selama ini boleh?" tanya Minan Tunja.

"Pidato-pidato kenegaraan presiden sebelumnya, ada saja ucapan yang menghentikan Sang Kepala Negara membacakan teks pidato. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang lain. Selama beberapa tahun terakhir, pidato kenegaraan SBY setiap 16 Agustus selalu loncong minus interupsi," jelas Udien.

"Kok bisa beda?" tanya Pithagiras.

"Itu juga baru empat tahun terakhir kok sejak Peraturan Bersama DPR dan DPD Nomor 2 Tahun 2010 disahkan 3 Agustus 2010. Pasal 23 Ayat (2) peraturan itu menyebutkan, 'Selama acara pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia, tidak diperkenankan adanya interupsi maupun tindakan yang dapat mengganggu kelancaran, ketertiban, dan kehidmatan sidang'."

"Wah, ini nggak benar," protes Mat Puhit.

"Iya nggak benar. DPR/DPRD itu kan kata lainnya parlemen. Parlemen itu dari kata ‘to parle’ yang berarti to speak atau berbicara. Masa orang-orang yang ditugasi ngomong kok malah dilarang bersuara," kata Pithagiras.

"Aneh, anggota DPR digaji rakyat untuk berbicara, kok malah dilarang."

"Tapi itu kan aturan dibuat DPR dan DPD sendiri? Berarti mereka memang senang mengebiri hak mereka sendiri."

"Nggak mungkin, mestilah ini atas desakan SBY sendiri."

"Eit... jangan main tuduh kek gitu. Mana buktinya?" Radin Mak Iwoh enggak terima pimpinannya dituding.

***

Itu sudah, sekarang di Lampung Utara. Yang terjadi justru parlemennya yang mogok bicara.

"Bukan mogok bicara. Tapi tidak mau ikut rapat," jelas Udien.

"Ya sama saja. Angota Dewan itu harus berbicara dalam berbagai rapat yang mereka selenggarakan. Dalam rapat-rapat itulah, anggota ngomong, protes, berdebat, memperjuangkan pandangan mereka... bila perlu sampai dengan titik ludah penghabisan; sampai semua argumen tak tersisa... Kalau keputusan tak bisa dibuat dengan mufakat ya terpaksa voting. Itulah demokrasi. Itulah fungsi sejati dari parlemen. Di gedung wakil rakyat inilah kita menemukan perbalahan...," kata Mamak Kenut geregetan.

"Parle itu ngomong. Ini bukannya ngomong, malah menolak hadir di rapat. Itu parlemen apaan? Gak setuju ya diteriakin keras-keras di rapat. Tugas anggota Dewan itu ya rapat, ngomong, dengar omongan orang, dan lain-lain yang kerjanya tidak jauh-jauh dari berbicara itu," kata Mamak Kenut lagi.

"Bagus juga nulis...," sela Udien.

"Omong saja gak bisa gimana mau nulis. Lagi pula itu bukan tugas utama anggota Dewan," semprot Mamak Kenut.

Nah, lu. n


Lampung Post, Senin, 12 Januari 2014

Sunday, November 23, 2014

Ada Apa dengan Angka 19?

Oleh Udo Z Karzi


DI Kafe Dawiel, Tanjungkarang, sekali waktu saya sempat berbincang dengan Arman AZ. Yah, iseng-iseng aja ngomongin angka 19.


"Kan gak sembarangan nenek moyang orang Lampung memilih angka 19. Kayaknya ini angka mistik," ujar Arman.

Dan, ... saya menemukannya dalam novel Motinggo Busye, Tujuh Manusia Harimau, yang kini diadaptasi dan diproduksi menjadi sinetron serial di RCTI.
Kutipannya:

Di depan kelas, Guru Gumara sedang menerangkan pelajaran “Berdasarkan penjabaran secara matematis, angka 19 merupakan yang tertinggi. Dan itu penemuan saya, bukan Wagner dan bukan Einstein. Angka 19 adalah pilar tertinggi dari semua angka!”

Pita Loka unjuk telunjuk “Bukannya angka 7 yang tertinggi, Pak?

“Menurut saya, bukan angka 7. Menurut penelitian saya secara pribadi, angka 7 masih mengandung unsur relativitas. Tetapi angka 19 adalah angka konkrit yang benar-benar tinggidan tak bisa dibagi. Kalau kamu tak percaya, Pita Loka, tanyakan saja kepada ayahmu”.

Semua murid tertawa. Mereka mentertawakan Pita Loka, sebab selama ini Pita Loka mampu menjawab, namun kali ini dia terbengong-bengong.Dan dia pun tidak dapat menyembunyikan wajahnya yang kagum dan jatuh cinta itu, seketika dia memberi komentar “Pak Guru lebih pandai dan sarjana dunia mana pun”.

“Aku cuma menemukan teori matematika yang kusebut tadi itu berdasarkan ayat Kitab Suci yang berbunyi Di atas itu, ada 19. Apa maksud ayat ini kecuali sebuah teori berdasarkan matematika? Ingatlah jika ayat itu berbunyi dalam Bahasa Inggerisnya Over it are nineteen. Diatas itu ada sembilanbelas. Nah, kini ada baiknya kita membuat soal”.

“Wuuuuu”, gerutu murid di kelas, sebab mereka kurang senang apabila soalan matematika dibuat dalam kelas.

Sumber: Motinggo Busye. 1985. Tujuh Manusia Harimau (1): Pantang Berdendam. Jakarta: Lokajaya. Hlm. 31-32.

***

Nah, meneruskan komentar Novan. Ini yang kami maksud angka 19:


Jumlah aksara Lampung adalah 19 sebagaimana dicatat oleh William Marsden. 2008. Sejarah Sumatra. Terjemahan: Tim Komunitas Bambu. Depok: Komunitas Bambu hlm. 190.

Sehingga, agak mengherankan kami (saya?) bahwa jumlah huruf Lampung menjadi 20; ditambahkan huruf ke-20, yaitu gha/kha seperti gambar ini.



Pertanyaannya, kalau cukup 19 -- apalagi angka 19 itu mempunyai makna tertentu, bahkan mungkin mistik -- kenapa mesti ditambah? n


Minggyu, 23 November 2014

Monday, November 17, 2014

Kleptokrasi

Oleh Udo Z. Karzi


JIKA bener isi hasil rapat Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti dengan TNI AL, Polri, tentang illegal fishing sebagaimana yang beredar di dunia maya, sungguh sulit berharap pada negeri ini. Kalimat kuncinya ada pada jawaban DPR ini: "Untuk bisa anggaran disesuaikan dengan permintaan Ibu, maka UU Keamanan Laut harus dibuat, dan untuk itu diperlukan paling cepat 2 tahun membahasnya. Itu pun kalau KMP setuju."

DPR, birokrasi, tentara, dan polisi sungguh tak berdaya atau lebih tepat sama sekali tidak merasa perlu menyegerakan segala sesuatu yang penting bagi kemaslahatan rakyat, negara, dan bangsa. Jadi, sumpah jabatan ketika dilantik untuk mengutamakan kepentingan umum, negara, dan bangsa; nonsens banget!

Ya benarlah kata Susi, "Ya artinya selama 5 tahun ini tidak ada yang bisa saya kerjakan. Jahat sekali sistem kita. Padahal ini semua untuk rakyat," ketika menemukan jawaban tambahan: "Bukan hanya dua tahun tapi tambah lagi setahun waktu sosialisasinya. Itu pun kalau sampai tidak diajukan ke MK oleh pengusaha perikanan yang merasa dirugikan dari adanya UU ini."

Ya, kleptokrasi. Rupanya benar, negara ini dijabat oleh maling-maling. Para pencurilah yang menguasai negeri ini, yang menentukan segala sesuatu di negeri ini, yang memegang nasib penduduk negeri ini.

Bagaimana mungkin mereka DPR, birokrasi, aparatur keamanan, dan lain-lain yang disebut aparatur pelayan rakyat dapat merasionalisasikan objektivitas kepentingan publik dalam konstruksi kinerja mereka jika yang mereka pikirkan adalah bagaimana terus-menerus mengambil keuntungan dari situasi chaos di dalam negeri?

Lebih celaka lagi karena ternyata para maling dalam negeri ini rupanya menjalin kerja sama yang erat dengan para pencoleng dari luar yang dengan sengaja dibiarkan merampok kekayaan alam kita. Bayangkan saja kalau maling bikin peraturan, mestilah menguntungkan dan mengutamakan komplotannya. 

Setiap kebijakan yang disorong oleh satu kelompok tertentu dapat dipastikan akan dijegal oleh kelompok yang lain. Wujud mental maling para petinggi dan birokrat di negeri kita, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, adalah "pandai main terabas dan mengebiri etika kerja" atau mengabaikan profesionalisme. Pelaku mereka pemerintah masih memosisikan dirinya sebagai pemain yang sebatas bisa membaca dan mengambil untung ke mana angin kepentingan akan bertiup.

Jika ada lubang yang bisa dimasuki untuk mengail keuntungan, para maling ... eh, pejabat ini cepat-cepat beradaptasi untuk mewujudkan mental buruknya bermodus menerabas pagar moral, agama, sumpah jabatan, dan hak-hak rakyat demi tercapainya kepentingan pribadi keluarga, partai, dan kroni-kroninya.

Inilah penyakit kleptokrasi, suatu mental dan kultur menerabas tatanan supaya setiap tatanan di dalam birokrasi menjadi distorsi dan anomi sehingga masing-masing birokrat saling dan sibuk bersaing untuk "membantai" kebenaran, kejujuran, dan keterbukaan.

Tingginya angka korupsi, baik di pusat maupun daerah, salah satu faktor kriminonogen utamanya terletak pada penyakit kleptomania yang masih dipertahankan dan dipuja-puja. Para maling di birokrat, lembaga legislatif, dan yudikatif, sering melakukan praktik simbisosis mutualisme, yang mengakibatkan runtuhnya ideologi kebenaran dan kesederajatan dalam konstruksi etis birokrasi. n


Lampung Post
, Senin, 17 November 2014