Friday, October 12, 2018

Jalan Raya

Oleh Udo Z Karzi


JALAN Soekarno-Hatta atau By Pass, Bandar Lampung kembali memakan korban. Sivitas akademika Politeknik Negeri Lampung (Polinela) kembali berduka. Mayang Fitriani, mahasiswi prodi agribisnis semester V, tewas dalam kecelakaan di dekat pul Damri, Jalan Abdul Haq, Rajabasa, Bandar Lampung, Selasa, 9 Oktober 2018 petang.
Mayang mengalami luka parah di bagian kepala. Ia terlindas truk saat mengendarai sepeda motor Honda Beat.

Kala itu, warga Dusun Sekamaju, Desa Pagarbukit, Bengkunat, Pesisir Barat berniat menjenguk rekannya yang berobat di Klinik Kosasih Rajabasa.

Kejadian serupa pernah menimpa mahasiswa Polinela Aisiyah Sukmawati (21), 29 Januari 2018. Saat itu warga Jalan Pulau Legundi, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung juga mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop bernopol BE 3488 AU, terlindas truk kontainer B 9491 KU tepat di fly over Unila tak jauh dari Asrama Haji Rajabasa.

***

Itu hanya dua dari sekian kali terjadi kecelakaan di By Pass. Sebagai Jalan Lintas Sumatera (jalinsum), hampir semua jenis kendaraan dari sepeda motor, sedan, truk hingga tronton melewati jalan ini, termasuk beberapa perempatan yang melewatinya.

Tahu begitu, memang kita, terutama pengendara sepeda motor harus ekstra hati-hati berada atau hendak melintasi jalan ini. Selip-selip, celakalah kita.

***

Kalau kita geser ke jalan raya pada umumnya, jalan raya tidak ubahnya ”ladang pembunuhan” (the killing fields). Ini sebuah kondisi yang sangat mengerikan. Namun, begitulah kenyataannya. Tidak kurang dari 30.000 orang tewas di jalan-jalan raya Indonesia setiap tahun. Sebuah angka kematian yang terasa mencekam. Dari 30.000 orang yang meninggal, 65 persen di antaranya adalah korban pengguna motor. Ironisnya lagi, umumnya mereka adalah usia produktif penopang ekonomi keluarga, sehingga berpotensi untuk menambah keluarga miskin di Indonesia.

Tidak bisa tidak, harus ada upaya terus-menerus untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Perlu diusahakan penanggulangan kecelakaan lalu lintas secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum.
Pertama, pembinaan. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas, penyuluhan hukum, dan pembinaan sumber daya manusia.

Kedua, pencegahan. Pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan. Termasuk, pengawasan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih intensif.
Ketiga, pengaturan. Pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas.

Keempat, penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penerapan sanksi yang tegas. []


Fajar Sumatera, Jumat, 12 Oktober 2018 

Thursday, September 27, 2018

Hak Bertanya, Hak Publik

Oleh Udo Z Karzi


"APA urusannya Anda menanyakan itu? Bukan hak Anda bertanya kepada saya! Saya juga punya hak untuk tidak menjawab," kata Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi menjawab Aiman Witjaksono, wartawan Kompas TV, dalam program Kompas Petang yang disiarkan secara langsung.

Hebohlah semua!

Aneh bin ajaib juga ada pejabat yang mengatakan mempermasalahkan mengapa wartawan bertanya. ‘Hak asasi’ semacam apa yang membenarkan pejabat berwewenang atau yang paling berkompeten dengan urusan pemerintahan dan pembangunan kok malah tutup mulut. Pejabat toh pemimpin rakyat yang kebetulan mendapat amanah mengepalai atau menjadi ketua sebuah dinas/badan/institusi atau bagian/subbagian/seksi dalam institusi (organisasi) pemerintahan daerah atau lainnya.

Tidak pada tempatnya pejabat menjadi tertutup dengan informasi kepada rakyat (Warga Negara Indonesia). Dan, pers sebagai media publik menjalankan peran itu, yaitu membuka akses sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Paradigma yang dianut sang pejabat yang harus dibalik. Yang punya hak asasi itu adalah warga (publik). Tegasnya, pejabat dilarang menyimpan informasi. Apa lagi yang terkait dengan kepentingan publik. Tidak ada argumen pemerintah bagi pemerintah secara sengaja menggunakan kekuasaan untuk membatasi hak-hak publik dalam memperoleh informasi.

Menjadi soal ketika pejabat (termasuk dalam hal ini para legislator) dengan gampang berkata, saya tidak bisa bilang, ini ‘hak saya (untuk tidak menjawab)'. ‘Hak saya’, kata dia, tetapi sesungguhnya karena ada kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Yah, sudah menjadi rahasia umum kalau yang namanya penguasa itu suka berkongkalikong atau bahasa resminya KKN dengan pengusaha.

‘Kepentingan’ kelompok inilah yang hendak dilindungi oleh kata-kata 'hak asasi saya', ‘rahasia negara’ atau ‘saya tidak berkompeten untuk bicara’ itu. Jelas, pejabat tertutup karena memang takut ‘rahasia pribadi’ atau ‘rahasia atasan’ (bukan rahasia negara) terbongkar. Padahal, ini bukan zamannya lagi. Kalau memang good governance, clean government, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme benar-benar mau dijalankan -- sekali lagi -- tidak ada argumen yang tepat untuk mengelak dan menutup diri terhadap kerja pers.

Soalnya konsep-konsep penyelenggaraan pemerintah yang baik yang dikemukakan tadi; memerlukan satu syarat terbuka terhadap informasi. Bagaimana bisa dikatakan good goverment jika publik tidak mempunyai jalan untuk menilai? Bagaimana clean government kalau jalannya pemerintah justru serbarahasia? Bagaimana akuntabilitas jika pejabatnya suka bohong? Lalu, transparan bagaimana kalau masih suka ketertutupan? Kok bisa mau dikatakan profesional kalau tidak paham pada apa yang dilakukan (kegiatan pemerintahan dan pembangunan)?

Pers sebagai pilar keempat demokrasi, setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, telah menyediakan diri menjadi sarana untuk mewujudkan apa yang digembargemborkan sebagai good governance, termasuk clean government, akuntabilitas, dan sebagainya yang menjadi bagian dari good governance itu.

Esensi segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan diarahkan kepada kepentingan rakyat banyak dan bukan untuk segelintir orang/golongan yang sedang berkuasa atau yang berharta; maka ‘tidak boleh ada dusta di antara kita’.

Semua terbuka, semua transparan; tidak boleh ada yang dirahasiakan. Lebih dari itu pejabat daerah tidak boleh antikritik. Jangan pernah meremehkan masyarakat yang sudah melek informasi, dan menganggap mereka tidak (boleh) tahu apa-apa. Menutup diri justru akan semakin menguatkan dugaan bahwa pemerintah kita alergi terhadap kritik. Semestinya, pemerintah legowo terhadap berbagai kritik yang disampaikan publik.

Sederhana saja, kalau tidak salah, mengapa pejabat takut berbicara ke media. Atau, jangan-jangan ketertutupan para pejabat, sesungguhnya untuk menyembunyikan ‘ketidakbecusan’ menjalankan roda pemerintah.

Apanya yang transparan, kalau begitu? []


Fajar Sumatera, Kamis, 27 September 2018

Sunday, September 16, 2018

Yes You Do

Oleh Udo Z Karzi


Dengan penuh percaya diri, Mamak Sehon naik ke panggung. Setelah menyambar mic, dia berkata, "Baiklah, saya akan membawakan sebuah lagu Barat berjudul "Yes You do".

Wah, dalam hati saya, hebat Mamak Sehon ini. Bisa lagu Barat. Saya saja baru belajar sedikit kata Inggris kayak I like halipus and some kuwols, what why the got, etc.

Tapi, begitulah nyatanya. Orkes Manabisa eehh, maksudnya Orkes Monalisa memulai intro musik. Lalu, mulailah Mamak Sehon bersenandung:

punk ly punk dank
punk ly punk kilie dank
you you fa you
you fa you
tagan rya...

Kalau lidah Barat*nya seperti ini:
pang lipang dang
pak lipang dang kik lidang
yu yu payu
yu yu payu
tagan riya

Tepuk tangan 👏👏👏
😃😃😁😁😁😇😇

* yang dimaksud Lampung Barat atau Pesisir Barat 🤣🤣


Minggu, 16 September 2018