Para Calon Pemimpi(n)

Oleh Udo Z. Karzi


SIAPA bilang wakil rakyat bukan pemimpin. Jelas kok melalui pemilu, kita (kita? lu aja kali, gua kagak!), memilih orang yang mewakili kita, rakyat untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. orang yang mewakili kita itu sama saja... disebut pemimpin. Seorang anggota legislatif menjadi pemimpin--paling tidak--yang menjadi konstituen dia, yang memilih dia saat pemilu.

Seorang pemimpin adalah pribadi yang sangat menentukan bagi suatu umat atau bangsa. Jika pemimpin lebih memihak kepada kepentingan dirinya, rakyat mesti telantar.

Pemimpin adalah nahkoda bagi sebuah kapal. Para penumpang seringkali tidak tahu apa-apa. Maka selamat tidaknya sebuah kapal tergantung nakkodanya.

Ibarat kepala bagi sebuah badan, pemimpin adalah otak yang mengatur semua gerakan anggotanya. Karena itu pemimpin harus cerdas, jujur, dan adil. Ketiga-tiganya harus melekat dalam diri pemimpin. Sebab, para pemimpin korup sering menggunakan kecerdasannya untuk menipu rakyat.

Hati-hati memilih pemimpin! Jangan pilih politisi busuk! Jangan conteng (kalau dulu nyoblos) calon legislatif (caleg) bermasalah. Pesan itu sudah berkali-kali bergaung dan digaungkan banyak pihak. Bukan apa-apa bagaimana mungkin kita memilih pemimpin yang bau, jarang mandi, dan jorok lagi. Gimana kalau wakil rakyat yang memimpin rapat mulutnya bau. Peserta rapat bisa-bisa satu per satu bubar jalan.

Makanya pilih pemimpin (wakil rakyat) yang pantas-pantas saja. Yang pintar tapi tak minterin. Enggak terlalu kaya, tetapi nggak miskin-miskin amat. Logikanya sederhananya saja, belum jadi pemimpin saja, dia sudah membuat susah orang lain, apalagi kalau sudah jadi. Memang, tidak salah mendaftar caleg untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi jangan sampai tujuan substansi dari pemilu (memilih wakil rakyat) menjadi tersingkirkan.

Susah memang. Sebab, kenyataannya demikianlah yang terjadi. Itulah yang diharapkan para caleg jauh-jauh hari sebelum pencalegan: kursi, kewenangan, fasilitas, sumber dana, dan seterusnya. Semua untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk meraih kursi tadi.

Maka, segala daya, segala upaya dikerahkan untuk meraih mimpi menjadi pemimpin. Jalanan kota hingga desa penuh spanduk, umbul-umbul, atribut, dan lain-lain demi sebuah perjuangan meraih simpati para pemilih.

Tapi, ini zaman banyak partai dan karena itu banyak caleg. Karena banyak caleg, ya jelas bakal banyak yang bertumbangan. Dan para calon pemimpin itu terpaksa gigit jari: cuma jadi pemimpi!


Lampung Post, Senin, 16 Februari 2009

Kebenaran Sejati?

Oleh Udo Z. Karzi

"BERAT, berat...," gumam Udien sendirian.

"Kenapa kau, Dien? Stres?" celetuk Mat Puhit.

"Kalau stres sana ke Kurungan Nyawa," tambah Minan Tunja.

"Iya, jangan-jangan kau termasuk satu dari setiap lima orang di Negarabatin yang terganggu sarafnya," Pithagira ikut-ikutan.

Hahahaa....

Kontan Udien melotot. "Lawang! Kalian yang lawang," balasnya.

"Iya Dien, ada apa geh?" kata Mamak Kenut.

"Kalian ini.... Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ngomong pers harus memperhatikan kebenaran sejati demi kehidupan bangsa dan negara yang baik. Nah, kata 'kebenaran sejati' itu yang saya bilang berat."

"Lo, kan wartawan kan memang harus menuliskan kebenaran. Apanya yang salah?"

"Dalam pikiran saya sih kebenaran sejati itu kan hanya kebenaran berdasar pada ajaran agama. Kebenaran Alquran dan Hadis. Kalau itu sih nggak bisa dibantah-bantah. Kalau pers kan buatan manusia juga, bisa aja salah."

"Ah, lu aja yang cuma cari-cari masalah. Omongan Presiden aja lu bantah-bantah."

"Bukan kayak gitu. Beban pers kan sudah berat. Ancaman terhadap kemerdekaan pers juga semakin besar. Kok masih harus diwanti-wanti seperti itu. Kan nggak fair?"

Pemerintah (oknum?) memang nggak suka dengan keterbukaan, transparansi.... Makanya, dicari-cari lagi istilah baru untuk mengatakan pers kita belum dewasa. Pers kebablasanlah, pers yang bertanggung jawablah atau apa.... Sekarang ditambah lagi, pers yang memperhatikan kebenaran sejati demi kehidupan bangsa dan negara yang baik.

Coba perhatikan. Kebenaran sejati dan demi kehidupan bangsa dan negara yang baik. Dua hal yang bisa multitafsir. Kebenaran sejati kayak apa? Lalu, berita seperti apa yang harus ditulis demi kehidupan bangsa dan negara yang baik? Wah, sangat bergantung pada siapa yang menginterpretasikan maknanya. Bisa-bisa mirip dengan jargon "kebebasan pers yang bertanggung jawab" di masa lalu.

Goenawan Mohamad jauh-jauh hari pada zaman represif dulu sudah mengingatkan, pers memang bukan kebenaran mutlak, melainkan pers mengupayakan kebenaran. Jadi, pers bisa salah. Di sinilah peran publik untuk mengkritisi pers.

Sudahlah, tak perlu membuat istilah-istilah atau konsep-konsep baru yang serbatidak jelas. Kebenaran sejati...susah kita dibuatnya. Kita hanya mengupayakan kebenaran itu. Maksudnya, agar pers tak besar kepala dan publik tidak menelan bulat-bulat kebenaran yang ditulis pers. Pers bukan kitab suci.


Lampung Post, Kamis, 12 Februari 2009

Zoon Politicon

Oleh Udo Z. Karzi

MANUSIA adalah zoon politicon, kata Aristoteles dalam bukunya Republica. Sebagai bagian dari zoon politicon, manusia secara individual merupakan elemen terkecil dari sebuah negara.

Kumpulan individu-individu yang menempati daerah tertentu membentuk kesatuan masyarakat. Himpunan masyarakat yang menempati daerah atau wilayah yang lebih luas membentuk sebuah negara. Sebagai makhluk politik, eksistensi manusia tidak terpisahkan dengan konsepsi negara.

Bagi Aristoteles, kumpulan individu yang membentuk masyarakat dan akhirnya memunculkan entitas negara adalah tujuan sempurna zoon politicon sehingga mencapai kebaikan bersama. Politik, dalam arti kata kesalinghubungan (interrelation) antarmanusia merupakan salah satu dimensi terpenting dari manusia.

Dalam pandangan Aristoteles, politik adalah kenyataan tak terelakkan dari kehidupan manusia. Kenyataan ini terlihat dari berbagai aktivitas manusia, misalnya, ketika manusia berusaha menduduki suatu jabatan tertentu, seseorang mencoba meraih kesejahteraan bagi dirinya atau golongannya dengan berbagai sumber daya yang ada, atau juga seseorang atau institusi yang berusaha memengaruhi seorang yang lain atau institusi lain. Beberapa contoh tersebut adalah kenyataan politik dalam pemahaman seluas-luasnya.

Politik dalam pengertian yang ideal berusaha memanifestasikan nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat. Pandangan ideal ini secara logik berangkat dari logika berpikir sederhana dengan dikotomi hitam-putih; benar-salah. Aktivis politik yang berusaha mencapai impian menciptakan tatanan masyarakat yang baik akan menempuh jalan atau cara yang menurut kategorinya baik. Namun dalam riil politik, logika berpikir demikian sungguh kenyataan yang sukar untuk diterapkan. Ini disebabkan realitas yang terjadi di masyarakat yang sangat kompleks. Selain kita yang punya paramater tertentu tentang kebaikan, pihak lain juga memiliki hal yang sama. Alih-alih parameter itu sama, malah yang sering ada adalah perbedaan. Perbedaan ini dalam kapasitas yang lebih jauh akan sangat berpengaruh pada pola kepentingan yang berkembang. Keanekaragaman kepentingan pada tahap tertentu menimbulkan konflik nyata yang tidak terhindarkan. Kepentingan yang menimbulkan konflik menjadi dasar tindakan yang kadangkala membenarkan segala cara.

Dalam perjuangan kepentingan inilah kekuasaan dikejar. Perjuangan yang kadang dijalankan dengan cara-cara tidak terpuji dan dilakukan hampir oleh sebagian besar politisi menimbulkan steotip bahwa politik itu kotor, keji, culas dan amoral. Politik secara simplistik dipahami dengan kekuasaan. Dalam pemahaman ini kekuasaan merupakan konsep yang selalu menjadi acuan untuk memahami arti politik. Orang melihat bahwa politik merupakan cara meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Pada realitasnya kekuasaan adalah hanya salah satu aspek nilai yang terdapat dalam politik. Dalam politik sendiri terdapat nilai-nilai lain, antara lain, kekayaan, pendidikan, kesehatan, keahlian, penghormatan, penghargaan, afeksi, dan kebajikan. Dengan melihat sisi lain nilai intrinsik yang terdapat dalam politik inilah etika, fatsun dan moralitas politik perlu ditegakkan.


Lampung Post, Sabtu, 7 Februari 2009