Monday, November 17, 2014

Kleptokrasi

Oleh Udo Z. Karzi


JIKA bener isi hasil rapat Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti dengan TNI AL, Polri, tentang illegal fishing sebagaimana yang beredar di dunia maya, sungguh sulit berharap pada negeri ini. Kalimat kuncinya ada pada jawaban DPR ini: "Untuk bisa anggaran disesuaikan dengan permintaan Ibu, maka UU Keamanan Laut harus dibuat, dan untuk itu diperlukan paling cepat 2 tahun membahasnya. Itu pun kalau KMP setuju."

DPR, birokrasi, tentara, dan polisi sungguh tak berdaya atau lebih tepat sama sekali tidak merasa perlu menyegerakan segala sesuatu yang penting bagi kemaslahatan rakyat, negara, dan bangsa. Jadi, sumpah jabatan ketika dilantik untuk mengutamakan kepentingan umum, negara, dan bangsa; nonsens banget!

Ya benarlah kata Susi, "Ya artinya selama 5 tahun ini tidak ada yang bisa saya kerjakan. Jahat sekali sistem kita. Padahal ini semua untuk rakyat," ketika menemukan jawaban tambahan: "Bukan hanya dua tahun tapi tambah lagi setahun waktu sosialisasinya. Itu pun kalau sampai tidak diajukan ke MK oleh pengusaha perikanan yang merasa dirugikan dari adanya UU ini."

Ya, kleptokrasi. Rupanya benar, negara ini dijabat oleh maling-maling. Para pencurilah yang menguasai negeri ini, yang menentukan segala sesuatu di negeri ini, yang memegang nasib penduduk negeri ini.

Bagaimana mungkin mereka DPR, birokrasi, aparatur keamanan, dan lain-lain yang disebut aparatur pelayan rakyat dapat merasionalisasikan objektivitas kepentingan publik dalam konstruksi kinerja mereka jika yang mereka pikirkan adalah bagaimana terus-menerus mengambil keuntungan dari situasi chaos di dalam negeri?

Lebih celaka lagi karena ternyata para maling dalam negeri ini rupanya menjalin kerja sama yang erat dengan para pencoleng dari luar yang dengan sengaja dibiarkan merampok kekayaan alam kita. Bayangkan saja kalau maling bikin peraturan, mestilah menguntungkan dan mengutamakan komplotannya. 

Setiap kebijakan yang disorong oleh satu kelompok tertentu dapat dipastikan akan dijegal oleh kelompok yang lain. Wujud mental maling para petinggi dan birokrat di negeri kita, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, adalah "pandai main terabas dan mengebiri etika kerja" atau mengabaikan profesionalisme. Pelaku mereka pemerintah masih memosisikan dirinya sebagai pemain yang sebatas bisa membaca dan mengambil untung ke mana angin kepentingan akan bertiup.

Jika ada lubang yang bisa dimasuki untuk mengail keuntungan, para maling ... eh, pejabat ini cepat-cepat beradaptasi untuk mewujudkan mental buruknya bermodus menerabas pagar moral, agama, sumpah jabatan, dan hak-hak rakyat demi tercapainya kepentingan pribadi keluarga, partai, dan kroni-kroninya.

Inilah penyakit kleptokrasi, suatu mental dan kultur menerabas tatanan supaya setiap tatanan di dalam birokrasi menjadi distorsi dan anomi sehingga masing-masing birokrat saling dan sibuk bersaing untuk "membantai" kebenaran, kejujuran, dan keterbukaan.

Tingginya angka korupsi, baik di pusat maupun daerah, salah satu faktor kriminonogen utamanya terletak pada penyakit kleptomania yang masih dipertahankan dan dipuja-puja. Para maling di birokrat, lembaga legislatif, dan yudikatif, sering melakukan praktik simbisosis mutualisme, yang mengakibatkan runtuhnya ideologi kebenaran dan kesederajatan dalam konstruksi etis birokrasi. n


Lampung Post
, Senin, 17 November 2014

Tuesday, November 11, 2014

Bandar Lampung City

Oleh Udo Z. Karzi


KABAR terbaru, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung sedang membangun ikon baru di Kota Bandar Lampung. Di perbatasan Natar, Lampung Selatan—Kota Bandar Lampung akan ada bacaan: ‘Bandar Lampung City’.

Biar ngjreng tulisan sepanjang 51 meter ini memakai huruf berwarna merah.

Ana kidah... api muneh?”

“Udah bagus-bagus kota kok dikasih nama Siti?”

“Ai kamu ini kampungan pula. Bukan siti, melainkan city.”

“Memang kalau city, kotaan ya?”

“City itu Ngingris, nginternasional... tauk?”

“Alah, kebule-bulean pula.”

Emang Bandar Lampung itu di Inggris ya?”

Induh kidah...”

***

Maka ributlah perbalahan di media sosial menanggapi status ini. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada juga yang rapopo... 

Udien pikir, itu baru keinginan saja. Baru wacana. Tapi, alangkah kagetnya Udien ketika malam-malam, Rabu, 5 November 2014 -- artinya sehari kemudian -- “ikon” baru itu sudah mejeng dengan ashoy-nya persis di depan Patung Radin Inten II di pertigaan yang mempertemykan Jalan Raya Natar, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Zainal Abidin Pagar Alam.

“Sore-sore Siti dari Bandar Lampung itu sudah ngeceng di situ lo.”

“Waduh, cepat amat sih?”

“Saya sangat kecewa.”

“Katanya menjunjung bahasa Indonesia, katanya kepengen melestarikan bahasa daerah,  ternyata Pemkot lebih silau pada bahasa Ingris.”

“Gimana sih? Bahasa Indonesia salah, bahasa Lampung salah, bahasa Inggris salah juga.”

“Kota Bandar Lampung lo yang benar. Bahasa Indonesia! Dasarnya Pasal 36 UUD 1945 yang mengatakan, 'Bahasa negara adalah bahasa Indonesia.' Kemudian nama ini juga merujuk pada penamaan wilayah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan ada yang disebut kota dan ada yang disebut kabupaten. “Kota Bandar Lampung” sesuai dengan UU Pemda. Lalu, sebagai bahasa negara, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia (baca: Pasal 36 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan).”

“Kalau bahasa daerah?”

“Boleh juga. Misalnya, Kota Bandar Lampung disebut Kota Tapis Berseri atau Lampung dikenal juga dengan 'Sai Bumi Ruwa Jurai' sesuai dengan Peraturan Daerah masing-masing. Atau, gak dilarang bahasa Lampung lain.”

“Tapi, dah telanjur terpasang tuh.”

“Saya kecewa berat. Itu melecehkan upaya memperkuat identitas nasional dan bahkan lokal. Bukan begini caranya menghadapi globalisasi.”

“Jadi gimana geh?”

Induh kidah...” n


Lampung Post, Selasa, 11 November 2014

Thursday, November 6, 2014

Listrik Byarpet, Diskusi Pelitik, dan Puisi Antikorupsi...*

Oleh Udo Z. Karzi


MATI listrik mulu sih. Akibatnya undangan buat saya telat saya terima. Hehee... Gak ada hubungan memang. Tapi, mumpung lagi kesel sama PLN, maka alasan keterlambatan pun ditumpukan ke PLN. Semoga kita tabah menerima cobaan mati lampu ya.

Ceritanya, saya mendapat undangan dari Panitia Pelaksana Pelantikan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) untuk menjadi narasumber Diskusi Politik. Temanya: Membaca Dinamika Politik Lokal dalam Membangun Kesadaran Politik Pemuda Lampung.

"Udo bicara dari sisi seni-budaya," kata Panitia.

Wadoh, rupanya tema keren ini harus pula ditambahkan dengan "... dari Perspektif Budaya".

Bagusnya saya tulis paper. Tapi, undangan baru saya terima Minggu (2/11) malam, sementara diskusinya dilaksanakan Senin (3/11).

Maka, saya telepon panitianya. "Gak bikin makalah gak apa ya?" tanya saya sedikit merasa gak enak dengan panitia.

"Nggak apa, Do," sahut panitia di ujung telepon.

Ya, sudah. Pokoknya maju aja.

***

HARI H-nya. Selain saya, ada Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung Yoso Muliawan dan Tenaga Ahli Wali Kota Bandar Lampung Bidang Politik Gumsoni.

"Pemuda harus mempunyai semangat untuk berkarya, menyumbangkan kreativitas, dan pemikiran konstruktif kepada pemimpin daerah. Sebaliknya pemda sangat mendukung berbagai kegiatan pemuda yang positif. Bahkan dalam soal pendanaan pun, APBD Bandar Lampung selalu menyelipkan anggaran untuk mendukung pengembangan kreativitas pemuda," ujar Gumsoni.

"Pemuda atau mahasiswa sebagai harapan bangsa. Pembaruan atau bahkan revolusi selalu diawali dari gerakan mahasiswa dan pemuda yang didukung oleh pers seperti yang terjadi pada Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, Kemerdekaan RI 1945, Angkatan 1966, dan Reformasi 1998," begitu lebih kurang kata Yoso Mulyawan.

"Hanya saja, saya melihat ada gejala setelah Reformasi, gerakan mahasiswa seperti mati suri. Setelah reformasi, gerakan mahasiswa seakan kehilangan musuh bersama, sehingga sulit untuk bersatu melawan musuh bersama itu," ucap Yoso lagi.

***

Pukul empat sore lebih waktu giliran saya mau ngomong. Waduh, sudah mulai pada ngantuk nih. Saya minta seorang mahasiswa, kebetulan Presiden Mahasiswa BEM UML langsung membaca puisi saya, Guru Bertanya, Siswa Menjawab yang dimuat dalam Puisi Menolak Korupsi 2b, dieditori Sosiawan Leak dan Rini Tri Puspohardini, dan diterbitkan Forum Sastra Surakarta, 2013 hlm. 336.

Ini:


Saya lalu bilang, "Puisi macam ini yang dibacakan dalam Lomba Baca Puisi dan Road Show Puisi Menolak Korupsi (PMK) ke-25 di Mal Kartini, 27-28 Oktober lalu. Kegiatan ini dikaitkan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Boleh dibilang inilah bentuk dari kesadaran dan partisipasi politik pemuda dan mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah ini."

Saya kutipkan omongan John F. Kennedy: "Jika politik mengotori, puisi membersihkan" sembari ngoceh tentang puisi berjudul Soempah Pemoeda yang melahirkan Indonesia, nasionalisme Balai Pustaka dan Pujangga Baru, gelegak semangat Chairil Anwar dkk Angkatan 45, puisi-puisi perlawanan Taufiq Ismail dll Angkatan 66, Rendra yang meneriakkan sajak-sajak pamfletnya dalam demontrasi mahasiswa 1980-an, dan beberapa karya sastra dan seni yang mengiringi gerakan Reformasi 1998.

Selanjutnya saya omong-ngomongin:

"Di antara para sastrawan itu, saat menuliskan karya-karya sastra, ada banyak yang masih dalam kategori pemuda (mahasiswa). Jadi, gak salah juga kalau mahasiswa menulis karya sastra: puisi, cerpen, esai, bahkan novel, serta menulis nahkah dan bermain teater.

Tadi Yoso bilang, mahasiswa kehilangan musuh bersama. Oke, tetapi masalah yang membelit negara-bangsa kita bukannya sedikit. Sebut saja korupsi yang menggila menggerogoti negeri ini. Ini harus dilawan. Gerakan Puisi Menolak Korupsi (PMK) yang dikomandani Sosiawan Leak sampai saat ini sudah menerbitkan PMK Jilid 1, PMK 2a dan 2b, bahkan Jilid 3 yang memuat puisi-puisi pelajar.

Sastra itu kan fungsinya untuk membersihkan hati. Puisi misalnya langsung menusuk ke kalbu setiap orang yang membacanya untuk menggugah hati dan rasa kemanusiaan orang tersebut. Pemuda, mahasiswa ya harus membaca sastra. Bukan sekadar biar romantis, tetapi lebih dari itu biar jadi manusia beneran. Hehee...

Jadi pemuda ato mahasiswa itu harus terlibat dalam persoalan bangsanya. Jangan cuma asyik-asyik sendiri.

Gambaran tentang kehidupan mahasiswa itu seperti ditulis Soe Hok Gie, yang mati muda kayak Chairil Anwar: "Buku, pesta, dan cinta".

Ada tiga varian gerakan mahasiswa: pers mahasiswa, kelompok studi/diskusi, dan parlemen jalanan. Ikutin ketiga-tiganya: Membaca, menulis, adu argumen, sekali-sekali turun lapangan: demo! Gak ada larangan ke kafe bareng pacar. Kalau dah gitu, sempurna deh jadi mahasiswa.

La iya, jadi mahasiswa memang hebat. Hebat, karena bisa melakukan apa saja. Kalau mahasiswanya hebat-hebat, mudah-mudahan Indonesia hebat yang didengungkan Jokowi nanti bakal terwujud.

Begitu saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator..." n


* Edisi singkatnya dimuat Lampung Post,  Kamis, 6 November 2014 dengan judul Tips Jadi Mahasiswa Hebat.