Thursday, July 6, 2017

Hati-Hati Kalau Ngomong!

Oleh Udo Z Karzi


HATI-HATI kalau ngomong ya! Kalau nggak, lu bisa dilaporin ke pelisi dengan pasal ujaran kebencian dan penistaan agama.

Waduh! Mamak Kenut langsung tepok jidat. Soalnya dia dan kawan-kawan memang suka ngomong semau-mau. Ya, namanya juga aseli tukang recok di Negarabatin.

Mat Puhit langsung sewot mendengar Kesang Pengarep dilaporkan ke pelisi gara-gara video blog atau vlog-nya. Putera bungsu Presiden Joko Widodo itu dianggap menyebarkan ujaran kebencian di dunia maya.

Mat Puhit sewot bukan karena yang dilaporkan itu anak Presiden. Tapi, setelah mendengarkan langsung nya vlog Kaesang di Youtube berjudul #BapakMintaProyek, ia merasa tidak ada masalah yang krusial. "Coba sebutkan bagian mana dari vlog itu yang mengandung ujaran kebencian dan penistaan agama!" kata Mat Puhit keras.

Muhammad Hidayat yang melaporkan Kesang ke Polresta Bekasi pada 2 Juli 2017 lalu berkata, "Ada dua yang mudah diingat, walaupun sebenarnya ada lebih dari dua lontaran yang patut diduga sebagai ujaran kebencian dan penodaan agama. Lontaran yang mudah diingat adalah kata “ndeso” merupakan ujaran kebencian. Bagi saya ndeso itu adalah sebuah golongan masyarakat desa, satu golongan masyarakat desa itu dikonotasikan sebagai masyarakat rendah, sehingga dia menjadi analogi mempersepsikan sesuatu yang negatif, 'dasar ndeso lo', 'dasar kampungan lo'. Maka masyarakat desa menjadi sebuah image masyarakat desa itu adalah rendah, apalagi setelah menjadi konsumsi publik,” kata Hidayat kediamannya di Bekasi, Rabu, 5/7/2017.

Hidayat yang mengaku awalnya tidak tahu kalau Kesang ia laporkan adalah putra Presiden melanjutkan, "Kata ndeso yang dilontarkan dalam akun tersebut menunjuk kepada subjek yang ada dalam video yang berisi anak-anak sedang berdemo, dan orang-orang yang berkuliah di luar negeri, tetapi saat kembali ke Indonesia bukan membangun negeri. Selain itu,  kata-kata seperti, 'mengadu domba' , 'mengkafir-kafirkan', 'tidak mau menshalatkan karena perbedaan memilih pemimpin', juga dinilai MH mengandung ujaran kebencian. Ungkapan-ungkapan itu dalam pandangan saya diduga sebagai lontaran ujaran kebencian.”

Ini konyol! Kata Tina Toon, "Pelapornya lebay! Mengada-ada."

Wajar kalau kemudian Wakil Kepala Polri Komjen Syafruddin mengatakan, laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pidana. Ia bahkan menyebut laporan terhadap Kaesang itu mengada-ada.

Itu sudah, sekarang baiklah kita tinjau lagi "pasal karet" karya terbaru Orde Reformasi itu. Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor 06/X/2015 terkait penanganan ujaran kebencian (hate speech) menyebutkan hate speech adalah tindak pidana yang berbentuk, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Aspeknya meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.

Inilah perkara yang diatur  Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Ada yang bilang pasal ini sangat dibutuhkan di negara demokrasi yang menghormati kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Namun, bagi sebagian orang, peraturan hate speech ini dianggap sebagai pembungkaman suara publik untuk menyampaikan aspirasi. Terlebih lagi karena dapat menjerat pengguna jejaring media sosial.

Bagir Manan mengatakan, hate speech ini sebenarnya tidak perlu. Sebab, ukuran seseorang menyebarkan kebencian atau tidak sangat sulit diukur. "Aturan seperti itu, dapat digunakan seseorang, sekelompok orang, dan terutama penguasa, untuk menekan dan memenjarakan orang secara mudah. Di media sosial sekalipun tidak masalah. Orang kritik, hujat dan sebagainya, ya risiko pejabat publik. Sejauh masalah kebijakan yang dikoreksi. Kalau ada fitnah, ya tinggal pakai saja aturan yang ada,” tegas Bagir Manan.

Jadi, benarkah pasal hate speech itu dibutuhkan di negeri yang mengaku demokrasi ini?

"Induh, nyak mak pandai," kata Mamak Kenut.  “Tapi, tetap hati-hati kalau ngomong!”


Fajar Sumatera, Jumat, 7 Juli 2017

Monday, September 26, 2016

Literasi

Oleh Udo Z Karzi

TURUT bergembira atas dikukuhkannya Yustin Ridho Ficardo menjadi Duta Baca Lampung. Pengukuhannya dilakukan Tim Perpustakaan Nasional yang diwakili Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakan dalam peringatan Hari Kunjungan Perpustakaan, di Perpusda Provinsi Lampung, Rabu (21/9/2016).

Selanjutnya, akan ada pemilihan Duta Baca Indonesia (DBI). Dua orang Duta Baca Indonesia yang telah terpilih dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebelumnya adalah Tantowi Yahya untuk periode 2006--2010 dan Andi F Noya untuk peride tahun 2011 s/d tahun 2015.

Mengutip laman http://perpusnas.go.id, tugas utama Duta Baca Indonesia adalah sebagai motivator nasional peningkatan minat baca masyarakat,serta sebagai pengungkit dan/atau memperkuat kegiatan Perpusnas dalam mengkampanyekan Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca secara sinergis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Seorang DBI inijuga mampu menjadi panutan/idola dan memperkuat kegiatan serupa yang diselenggarakan oleh daerah, sehingga visi nasional “Indonesia Gemar Membaca 2019” optimis dapat tercapai.

Itu sudah, sekarang pertanyaannya bagaimana membangkitkan gemar membaca di Bumi Ruwa Jurai. Dan, ini menjadi PR penting Duta Baca Lampung.

Tapi, saya tak khawatir. Sebagaimana diberitakan, Aprilani Yustin selain dikenal menaruh perhatian tinggi terhadap anak-anak usia dini di Lampung ini, juga menekankan untuk bersama-sama menumbuhkembangkan minat baca anak sejak dini, sehingga anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat.

“Yuk Kita membaca, kenalkan buku sejak dini pada anak. Kita sebagai orang tua sesibuk apapun harus care terhadap anak, karna membaca merupakan kunci untuk membuka wawasan dan kunci perkembangan anak kita,” ajak Yustin usai dinobatkan sebagai Duta Baca.

Saya pun menyambut, "Ayuuk!"

Saya sebenarnya, kepengen cerita tentang literasi. Ya, itu tadi hal membaca dan -- karena yang dibaca itu tulisan – hal menulis. Konon, katanya di Negeri Ujung Pulau ini dunia literasi cukup bergairah. Meskipun lebih sering lesu darah.

Tapi, ah, itu nanti saja kalau ada kesempatan.

Tabik! []


~ Fajar Sumatera, Kamis, 22 September 2016

Thursday, September 15, 2016

Mak Ganta, Kapan-kapan Aja…

Oleh Udo Z Karzi


GUBERNUR Lampung M Ridho Ficardo berkomitmen untuk mempercepat sistem pelayanan publik untuk mendukung reformasi birokrasi di Lampung.

Dan agaknya, Pak Gub tak sekadar omong karena nyatanya Lampung mendapat penghargaan inovasi pelayanan publik dari Kemenpan-RB pada Maret 2016 lalu. Lampung masuk 12 besar kategori provinsi yang melakukan inovasi pelayanan publik melalui Rumah Sakit Keliling.


"Pelayanan publik di Lampung cukup baik," puji Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa kala berkunjung ke Negeri Ujung Pulau ini, Selasa, 13/9/2016.

Yah, semoga saja memang benar ada perbaikan yang signifikan dalam pelayanan publik dari birokrasi di provinsi ini.

Dengan begitu, kita tidak akan mendengar lagi pasien ditelantarkan pihak rumah sakit. Malah yang parah, ada kisah kakek pasien sebuah rumah sakit pemda, yang dibuang di jalanan. Kita tidak menjumpai lagi ada pasien yang merasa dipersulit dalam mengurus BPJS Kesehatannya.

Paramedis bekerja dengan penuh tanggung jawab merawat dan mengobati orang sakit tanpa membedakan status sosial orang tersebut, mau miskin, mau kaya, mau rakyat jelata, mau pejabat, mau ganteng, mau jelek, ... semua sama perlakuannya.

Tugas ini memang tugas kemanusiaan karena itu petugas kesehatan akan berbuat sebaik mungkin demi meningkatkan derajat kemanusiaan itu. Harkat dan martabat manusia itu sama semua di mata Yang Mahakuasa. Karena itu, tidak ada tempat untuk merendahkan sesiapa pun, semua berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai warga negara.

Ya, itu sebenarnya inti dari keberadaan birokrasi: melayani masyarakat. Melayani berarti pula memberi kemudahan, melancarkan urusan, dan menyederhanakan masalah yang dialami warga sehingga kepentingan masyarakat dapat terakomodasi.

Kalau itu yang berlaku dalam tubuh birokrasi, alangkah senangnya kita sebagai warga negara. Alangkah indahnya kehidupan berbangsa-bernegara kita jika kita menemukan senyum, tutur kata, dan sikap ramah dari para birokrat ketika kita berurusan dengan mereka di setiap tingkatan pemerintahan di negeri ini.

Pokoknya, asyik!

Tapi, astaga, seorang teman bercerita tentang anaknya yang berobat ke rumah sakit pemerintah. Tak usah diceritakan mengenai cara pelayanan rumah sakit, tetapi betapa ironinya. Anaknya sakit mata, tetapi dari apotek malah memberi anaknya obat tetes telinga. Salah resep.

Sebelumnya, ada cerita tentang ibu yang disuruh pulang, tetapi bayi yang baru ia lahirkan ditahan pihak rumah sakit. Alasannya si bayi belum punya BPJS dan masih perlu perawatan.

Lalu, hari-hari ini kita masih menemui betapa rumit dan melelahkan pengurusan KTP-e.

Nyatanya, masih berlaku ujaran lama tentang birokrasi: Kalau bisa disulit kenapa mesti dipermudah, kalau bisa nanti kenapa mesti sekarang?  Bahasa sininya: Mak ganta, kapan-kapan aja…

Oh, birokrasi. Oh, birokrat. []


~ Fajar Sumatera, Kamis, 15 September 2016