Monday, July 30, 2018

Banalisasi Korupsi

Oleh Udo Z Karzi


SETELAH Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan dan Bupati Lampung Tengah Mustafa, giliran Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam, 26 Juli 2018.

Peristiwa ini semakin menambah jumlah kepala daerah yang terkena OTT di Tanah Air. Kita khawatir akibat intensitasnya yang terus meningkat, kejadian seperti ini akan menjadi hal yang biasa saja. Sama sekali tak ada efek jera dari pelaku kejahatan luar biasa ini.

Lihat saja reaksi orang-orang jika ada yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): "Siapa sih yang tidak pernah salah?" "Sistem yang ada tidak mungkin orang tidak korupsi." "Ah, dia sedang sial saja." Bahkan, ada semacam pembelaan terhadap pejabat yang terjaring OTT: "Beliau orangnya baik", "Dia dizalimi!", "Ini ulah lawan politiknya yang tidak senang dengan dia", dst. 

***

Terjadilah banalisasi kejahatan. Banalitas kejahatan adalah situasi sosial dan politik ketika kejahatan "dianggap" biasa karena seseorang yang berpandangan dangkal dalam berpikir dan menilai suatu hal.

Banalitas kejahatan bisa diakibatkan karena manusia kehilangan spontanitas dalam dirinya. Hilangnya spontanitas terjadi karena tiga faktor, yaitu ketumpulan hati nurani manusia, kegagalan berpikir kritis, dangkal dan banal dalam menilai, serta menghakimi sesuatu.

Banalitas kejahatan seringkali ditandai dengan seseorang yang gagal 'berdialog' dengan dirinya sendiri. Kegagalan ini dicerminkan dengan tindakan untuk menyalahkan orang lain atas praxis dan lexis yang dilakukannya dalam kegiatan berpolitik. Ketidakberanian mengambil keputusan menimbulkan pemahaman agentic shift.

Stanley Milgrain menjelaskan, tendensi orang yang gagal berdialog dengan dirinya sendiri akan memahami kejahatan yang dilakukan negara sebagai sebuah 'kewajiban' yang patut dilaksanakan demi kebaikan bersama. Pada fase ini, seseorang telah menumpulkan hati nuraninya dan gagal berpikir kritis.

Ketiadaan nurani pada manusia akan menyebar pada masyarakat lewat ruang publik. Ketika nurani dibungkam, cara berpikir manusia otomatis hilang dengan hilangnya nurani. Hal ini yang menyebabkan manusia gagal berdialog karena ia berpikir dirinya memiliki nalar yang buruk, sehingga mematuhi tugas yang diperintahkan negara.

***

Nyatanya, saat ini banyak praktek koruptif di dalam masyarakat kita tidak dikenal sebagai korupsi, tetapi sebagai bagian dari rutinitas. Praktek suap, kolusi, nepotisme tidak dipandang sebagai elemen-elemen koruptif yang harus diberantas, tetapi sebagai sesuatu yang wajar.
Kondisi ini terjadi mulai dari level pemerintah paling rendah di tingkat RT/RW, sampai di level para wakil rakyat di DPR. Tidak hanya rutinitas korupsi adalah bagian penting dari tradisi yang harus terus diwariskan ke generasi berikutnya.

Di negeri ini korupsi tidak lagi dikenali sebagai korupsi, karena language game – sebuah analogi untuk permainan yang memberikan arti bagi sebuah tindakan tertentu -- yang melatarbelakangi tindakan tersebut tidak cocok untuk memberikan definisi korupsi. Artinya, language game yang ada tidak mengenali konsep korupsi, sebagaimana konsep tersebut dipahami secara umum. Akibatnya apa yang disebut sebagai korupsi di Singapura belum tentu dapat disebut Korupsi di Indonesia. Lebih parah lagi apa yang disebut sebagai korupsi di Sumatera belum tentu dapat dikategorikan sebagai korupsi di Papua, karena language game-nya berbeda, walaupun sama-sama menggunakan kata korupsi.

Dalam situasi semacam ini, betapa berat mengikis korupsi dari negeri ini meskipun tiap hari KPK menangkap koruptor tiap hari. Sebab, boleh jadi koruptor bagi sebagian orang adalah pahlawan. Betapa kusut memang!


Fajar Sumatera, Senin, 30 Juli 2018



Sunday, April 29, 2018

Semena-mena!

Oleh Udo Z Karzi


SEMENA-MENA! Betapa saya kesal-sekesalnya. Mentang-mentang bawa roda empat, ngasal saja bawanya dan sama sekali tak memperhatikan orang lain yang lebih senang mengendarai motor.

Kejadian pertama dan berkali-kali, adalah bagaimana hampir sepanjang jalan mobil di belakang saya memencet kelakson berulang-ulang. Biasanya saya melirik kaca spion, untuk melihat mobil yang hobinya tak tek tok begitu. Kalau bukan mobil dinas, biasanya mobil dari luar kota.

Tak berani ambil resiko ditabrak saya mengumpat untuk supri (supir pribadi) kendaraan dinas, "Dasar. Memangnya lu aja yang perlu cepat."

Untuk mobil luar kota, makiannya (walau tak didengar si sopir), "Wuah... udik! Tumbur aja kendaraan yang di depan kalo mau cepat."

Kejadian kedua dan beberapa kali, saat hujan atau setelah hujan reda. Melewati genangan air di jalan raya, saya biasanya mengambil jalan paling kiri yang tidak terlalu dalam genangan dan menjalankan dengan gas kecil saja agar tidak kecipratan air genangan.

Sudah berhati-hati begitu, ee... ada mobil lewat main tancap gas saja. Ya, tentu saja saya dan yang dibonceng jadinya mandi hasil kerja mobil yang ngebut di genangan air tadi. Saya yang memakai jas hujan tak seberapa. Tapi, yang dibonceng jelas kuyup dan tentu saja memaki, "Mobil jelek!"

Memang sih semakin jelek mobilnya, semakin semau-maulah yang pengemudinya. Barangkali. Hehee...

Sementara seisi mobil yang dimaki boleh jadi ketawa-ketiwi melihat kita sengsara. Benar-benar gak punya rasa perikemanusiaan deh!

Kejadian ketiga, betapa tak tahu etikanya si pengendara mobil. Saat saya melaju di sebuah turunan dengan kecepatan sedang, tiba-tiba ada sebuah mobil berputar balik arah. Keruan saja saya yang bawa motor jadi kelabakan. Laju motor memang bisa diminimalkan, tetapi terpaksa saya banting setangnya. Kalau tidak kena deh itu mobil tertabrak. Akibatnya, motor yang saya kendaraan jatuh.

Untungnya, motor, saya, dan yang dibonceng tidak apa-apa. Motornya cuma terbalik. Tapi, tak urung kesel juga dengan mobil yang belok semau-maunya di tempat dan waktu yang tidak tepat. Keluarlah makian, "Yang benar dulu geh Pak kalau bawa mobil!"

Saya tulis ini untuk peringatan buat pengendara roda empat: "Jangan mentang-mentang! Memangnya jalan raya ini milik nenek-moyang lu orang?" []


Fajar Sumatera, Senin, 30 April 2018

Monday, July 31, 2017

Menggugat Universitas!

Oleh Udo Z Karzi


YUYUN Sapto (35) ditemukan tewas gantung diri di sebuah pohon di lereng bukit di Jalan Tirtayasa, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Selasa, 25/7/2017, sekitar pukul 17.00 WIB. Alumnus D3 Jurusan Pusat Dokumentasi dan Informasi (Pusdokinfo) FISIP Universitas Lampung ini diduga frustasi karena tidak mendapatkan pekerjaan.

Berita ini menjadi viral karena judulnya luar biasa menggoda, "Frustasi Tak Dapat Kerja, Alumni Unila Yuyun Sapto Gantung Diri" (duajurai.com, 26/7/2017).

Tanpa mendalami lebih detil mengenai fakta-fakta seputar kematian Yuyun, lantas siapa saja bisa berpendapat macam-macam. Boleh berkata, sarjana (muda) kok pendek akal mengakhiri hidup dengan cara yang di luar nalar. Orang juga bisa beranggapan, Unila ternyata hanya menghasilkan banyak pengangguran.

Lebih jauh lagi, berkembang pikiran agar Unila tidak gampang-gampang membuka jurusan atau program studi yang hanya tidak jelas pasar kerjanya bagi lulusannya. Kebetulan Unila baru saja membuka program studi Strata 1 Pendidikan Seni Musik. Kebetulan pula bertahun-tahun digagas-gagas dan didorong-dorong agar Unila segera membuka Prodi S1 Pendidikan Bahasa Lampung, bahkan Fakultas Ilmu Budaya yang menjadi induk bagi ilmu-ilmu sejarah, bahasa, sastra, budaya, arkeologi, dan lain-lain.

Kenapa S1 Bahasa Lampung tak kunjung dibuka di Unila? Ternyata, masih saja ada anggapan bahwa S1 Bahasa Lampung ini bakal melahirkan banyak pengangguran. Soalnya, belum ada jaminan dari pemda-pemda se-Lampung bakal merekrut para sarjana bahasa Lampung ini.

"Kalau para sarjana bahasa Lampung itu menganggur dan kemudian bunuh diri kayak Yuyun Sapto, bagaimana coba?" Kira-kira begitu pertanyaannya. Dengan "logika" ini, lebih baik S1 Bahasa Lampung ditunda dulu.

Pandangan pesimisme ini juga berangggapan, pendirian Fakultas Ilmu Budaya (FIB) bukan solusi, ia malah akan menimbulkan masalah lebih besar lagi. Unila akan semakin banyak melahirkan pengangguran dan otomatis semakin banyak alumninya yang bunuh diri.

Waduh, ini dramatis sekali atau lebih tepatnya, dramatisasi sebuah kasus untuk dijadikan alibi dari sebuah 'kegagalan' sistem.

Saya terus terang gemas sekali. Saya agak sulit menulis dengan jernih mengenai persoalan ini. Saya kutip saja komentar saya di Facebook, "Peristiwa bunuh alumni Unila jangan didramatisirlah. Ini hanya satu contoh kasus. Motif bunuh dirinya pun masih dugaan. Jangan sampai pula karena ada yang menganggur, ada yang bunuh diri, Unila sebagai pusat kebudayaan (bisa juga pengembang sains) melupakan fungsinya. Saya gak setuju unila cuma dijadikan mesin pencipta tenaga kerja. Kalau cuma itu orientasinya (menciptakan pekerja/tukang) memang Unila tak perlu bikin fakultas filsafat, ilmu budaya, dan semacamnya. Dan, karena masih harus menunggu MoA Unila dangan pemda-pemda se-Lampung yang entah kapan bisa direalisasikan, nasib guru bahasa Lampung masih akan terkatung2. :) Ya masih dibutuhkan kesabaran bertahun-tahun lagi untuk menunggu..."

Saya, terus terang seharusnya menggugat universitas karena apa yang saya kerjakan -- saya tak kuat menyebutnya profesi -- tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki yang ditandai dengan ijazah sarjana yang saya simpan. Ya, iyalah saya gak bisa jadi lurah, camat, kepala dinas atau jabatan apalah di pemerintahan. :)

Tapi tidak. Saya tidak boleh menggugat universitas. Sebab, universitas tempat saya kuliah -- agak lamaan sih, hehee -- telah memberi saya ilmu pengetahuan (sains). Tadinya, saya mau bersikap vatalis dengan mengatakan apalah gunanya ilmu yang saya peroleh dari universitas kalau dalam kenyataannya ilmu saya itu tidak terlalu menolong saya dalam dunia kerja.

Awal masuk kuliah, terus terang saya masih beranggapan bahwa saya kuliah biar gampang dapat pekerjaan. Tapi, berkali-kali saya diingatkan bahwa "Kamu disekolahkan bukan agar kamu mudah kerja. Kamu disekolahkan biar kamu dapat ilmu. Ilmu ini yang akan menjadi bekalmu dalam mengarungi kehidupan ini. Jelas dalam Alquran, orang yang (beriman dan) berilmu akan ditinggikan Allah swt derajatnya."

Baiklah kita kembali ke tujuan pendidikan, termasuk universitas diselenggarakan. Di sepanjang sejarah, beberapa tokoh penting telah merumuskan sasaran pendidikan. Tokoh pertama adalah Plato. Di dalam bukunya, Republic, ia sangat menekankan pendidikan untuk mewujudkan negara idealnya. Plato mengatakan bahwa tugas pendidikan adalah membebaskan dan memperbarui; ada pembebasan dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Pembebasan dan pembaruan itu akan membentuk manusia yang utuh, yaitu manusia yang berhasil menggapai segala keutamaan dan moralitas jiwa, yang akan mengantarnya ke ide yang tertinggi yaitu kebajikan, kebaikan, dan keadilan.

Namun, Aristoteles mengaitkannya dengan tujuan negara. Ia mengatakan bahwa tujuan pendidikan haruslah sama dengan tujuan akhir dari pembentukan negara.

Di Eropa, sejak abad ke-14, tujuan universitas adalah mencari kebenaran. Mencari kebenaran-- itulah citra yang dapat kita pelajari dari tujuan pendirian universitas-universitas itu. Di kemudian hari, khususnya universitas-unversitas di Amerika Serikat, mata kuliah engineering (rekayasa) dimasukkan ke dalam kurikulum, tetapi citra bahwa universitas untuk mencari kebenaran tetap dipelihara.

Aduh... kenapa universitas yang saya kenal kok sibuk benar memikirkan bagaimana alumninya bisa bekerja ya? Universitas yang saya kenal ini masih tidak percaya bahwa ilmu yang mereka berikan kepada mahasiswa tidak cukup menjadi bekal mereka dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Univertas yang sibuk bertanya, "Lapangan pekerjaannya sudah tersedia belum untuk jurusan/prodi yang akan kami buka?"

Mohan maaf. Ocehan saya mungkin lebih banyak kelirunya. Tabik. []


Fajar Sumatera, Senin, 31 Juli 2017