Oleh Udo Z. Karzi
"LAMUN gehenow caramu, niku ngajak nyak belagow," kata Wakil Wali Kota Bandar Lampung Kherlani, Senin (27-7). Dan, sepatu pun jadi alat untuk memukul Sekretaris Kota Sudarno Eddi.
Ini berita terheboh minggu-minggu ini. Sebelumnya kita mendapat suguhan berita penembakan di Freeport, maraknya begal di Lampung Utara, dan bom meledak di Jakarta.
Capek deh!
Mengapa ya kekerasan demi kekerasan terus terjadi di sekitar kita. Di segala tempat segala bidang. Tak siang tak malam. Rupanya bahasa kekerasan telah merasuki banyak segi kehidupan, mulai dari keluarga, lingkungan, hotel, pasar, terminal, pendidikan, dan kasus terakhir masuk dalam tubuh pemerintahan (daerah).
Parah! Bagaimana mungkin seorang pemimpin sampai perlu menggunakan tangan untuk memukul dalam arti yang sebenarnya? Apa pun alasannya sulit untuk diterima nalar seorang wakil wali kota sampai melakukan hal-hal yang jauh dari tatakrama kehidupan yang beradab (beradat?)?
Capek deh!
Dalam keseharian kita yang berjangka waktu 24 jam, selalu saja ada info kekerasan yang muncul dari media massa (cetak maupun audio-visual). Lihatlah bagaimana aksi-aksi kekerasan dengan modus pemerkosaan, pencurian, penjambretan, ataupun perampokan menghiasi berita-berita di koran dan televisi.
Di televisi, adegan-adegan kekerasan justru menjadi "menu andalan" yang disuguhkan kepada para pemirsa baik dalam bentuk film, sinetron, ataupun berita-berita kriminal.
Capek deh!
Sekian ribu tahun generasi, sejak Nabi Adam sampai detik ini, ternyata kita manusia masih susah untuk berusaha meminimalkan sebuah budaya kekerasan. Banyak orang yang dengan sadar berkata bahwa bahasa kekerasan adalah sebuah bahasa yang seharusnya tidak dilakukan tapi justru mereka sendiri yang mempraktekan hal-hal tersebut.
Banyak orang yang mengenyam pendidikan yang begitu tinggi dan sudah dipredikati sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, ternyata masih juga dalam beberapa situasi menyahihkan keputusan untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kekerasan dan anarkistis.
Capek deh!
Kita, generasi kita tumbuh di dalam masa hukum tidak sepenuhnya ditegakkan. Kita besar dalam penglihatan bagaimana "kalau nggak lulus boleh kasih suap", kita tumbuh dalam didikan yang diisi ketakutan-ketakutan: "Awas banyak garong!" Lalu, kita akan merasa dihargai bila kita bisa menciptakan ketakutan untuk orang lain. Itulah bahasa kekerasan.
Capek deh!
Padahal kita manusia makluk beradab yang dilengkapi otak kiri dan otak kanan yang bisa berkombinasi untuk berpikir dan menggagas sebuah pertimbangan.
Lampung Post, Kamis, 30 Juli 2009
Sketsa-Sketsa Negarabatin
Thursday, July 30, 2009
Wednesday, July 22, 2009
Masyarakat Anomi
Oleh Udo Z. Karzi
KEPEMIMPINAN nasional telah silih berganti setelah Reformasi. Tapi, semuanya seolah belum (kalau tidak boleh dikatakan tidak berhasil) menunjukkan hasil seperti yang kita harapkan. Kita masih saja berada dalam keterpurukan, terimpit dalam keadaan yang serbatidak jelas, berkubang dalam lubang ketidakpastian. Cita-cita gemah ripah loh jinawi agaknya tetap menggantung di atas langit tanpa sedikit pun kita bisa mendekapnya.
Konflik, baik horizontal maupun vertikal dapat kita baca dari suguhan media massa setiap hari. Kita masih menyaksikan keribuatan di sana-sini. Di Lampung Utara, begal marak di jalan-jalan. Di Jakarta, bom meledak lagi.
Ada apa? Sebuah analisis menyebutkan masyarakat negeri ini tengah mengalami gegar budaya. Anomi!
Emile Durkheim menyebutkan anomi adalah keterasingan yang dialami individu dari lingkungan masyarakatnya. Hal ini terjadi karena penjungkirbalikan status dan peran sosial sebagai akibat perubahan dan pembagian pekerjaan dalam masyarakat.
Suatu ketika misalnya, terjadi revolusi industri di Prancis. Emile Durkheim menemukan gejala anomi pada masyarakat Prancis pada abad ke-19. Tekanan berat dialami seorang individu karena runtuhnya norma-norma sosial yang selama ini dijadikan panutan atau pegangan hidupnya.
Perubahan sosial yang sangat mendasar telah menempatkan pada suatu keadaan anomi atau situasi yang sama sekali tidak dipahaminya. Keadaan semacam ini yang menurut Durkheim sebagai salah satu sebab seseorang melakukan bunuh diri atau yang disebut anomi suicide.
Berbeda dengan Emile, Robert K. Merton lebih menelaah gejala anomi dalam hubungan antarindividu dengan struktur sosial. Robert lebih melihat kaitan antara anomi dan struktur sosial serta struktur budaya.
Anomi tumbuh karena rusaknya sistem nilai budaya, ini terutama terjadi ketika seorang individu dengan kapasitasnya yang ditentukan struktur sosial tiba-tiba kehilangan kemampuan mengendalikan tindakannya dengan norma-norma dan tujuan budaya.
Anomi terjadi bila struktur budaya tidak berjalan seiring dan didukung struktur sosial yang berlaku. Pada dasarnya struktur budaya yang hidup bersifat umum seperti nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Di sisi lain cerminan pola prilaku masyarakat ditentukan struktur sosialnya.
Andaikan ia seorang pejabat, seyogianya memberi teladan bagi warganya. Bila di seorang penegak hukum, ia adalah penjaga gerbang keadilan. Kalau ia guru atau dosen, ia adalah pengawal nilai-nilai moralitas.
Nah, anomi terjadi ketika warga mengakui bahwa hukum itu ada, tetapi hukum tidak memberikan rasa keadilan yang didambakan. Masyarakat memahami bahwa proses hukum tidak bisa menjanjikan kepastian, hukum hanya ada dalam kitab undang-undang mereka mencari dan menyelesaikan hukum sendiri-sendiri sesuai dengan kamus dan kepentingan sendiri-sendiri.
Lampung Post, Rabu, 22 Juli 2009
KEPEMIMPINAN nasional telah silih berganti setelah Reformasi. Tapi, semuanya seolah belum (kalau tidak boleh dikatakan tidak berhasil) menunjukkan hasil seperti yang kita harapkan. Kita masih saja berada dalam keterpurukan, terimpit dalam keadaan yang serbatidak jelas, berkubang dalam lubang ketidakpastian. Cita-cita gemah ripah loh jinawi agaknya tetap menggantung di atas langit tanpa sedikit pun kita bisa mendekapnya.
Konflik, baik horizontal maupun vertikal dapat kita baca dari suguhan media massa setiap hari. Kita masih menyaksikan keribuatan di sana-sini. Di Lampung Utara, begal marak di jalan-jalan. Di Jakarta, bom meledak lagi.
Ada apa? Sebuah analisis menyebutkan masyarakat negeri ini tengah mengalami gegar budaya. Anomi!
Emile Durkheim menyebutkan anomi adalah keterasingan yang dialami individu dari lingkungan masyarakatnya. Hal ini terjadi karena penjungkirbalikan status dan peran sosial sebagai akibat perubahan dan pembagian pekerjaan dalam masyarakat.
Suatu ketika misalnya, terjadi revolusi industri di Prancis. Emile Durkheim menemukan gejala anomi pada masyarakat Prancis pada abad ke-19. Tekanan berat dialami seorang individu karena runtuhnya norma-norma sosial yang selama ini dijadikan panutan atau pegangan hidupnya.
Perubahan sosial yang sangat mendasar telah menempatkan pada suatu keadaan anomi atau situasi yang sama sekali tidak dipahaminya. Keadaan semacam ini yang menurut Durkheim sebagai salah satu sebab seseorang melakukan bunuh diri atau yang disebut anomi suicide.
Berbeda dengan Emile, Robert K. Merton lebih menelaah gejala anomi dalam hubungan antarindividu dengan struktur sosial. Robert lebih melihat kaitan antara anomi dan struktur sosial serta struktur budaya.
Anomi tumbuh karena rusaknya sistem nilai budaya, ini terutama terjadi ketika seorang individu dengan kapasitasnya yang ditentukan struktur sosial tiba-tiba kehilangan kemampuan mengendalikan tindakannya dengan norma-norma dan tujuan budaya.
Anomi terjadi bila struktur budaya tidak berjalan seiring dan didukung struktur sosial yang berlaku. Pada dasarnya struktur budaya yang hidup bersifat umum seperti nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Di sisi lain cerminan pola prilaku masyarakat ditentukan struktur sosialnya.
Andaikan ia seorang pejabat, seyogianya memberi teladan bagi warganya. Bila di seorang penegak hukum, ia adalah penjaga gerbang keadilan. Kalau ia guru atau dosen, ia adalah pengawal nilai-nilai moralitas.
Nah, anomi terjadi ketika warga mengakui bahwa hukum itu ada, tetapi hukum tidak memberikan rasa keadilan yang didambakan. Masyarakat memahami bahwa proses hukum tidak bisa menjanjikan kepastian, hukum hanya ada dalam kitab undang-undang mereka mencari dan menyelesaikan hukum sendiri-sendiri sesuai dengan kamus dan kepentingan sendiri-sendiri.
Lampung Post, Rabu, 22 Juli 2009
Monday, July 13, 2009
Oposisi sebagai Pengingat
Oleh Udo Z. Karzi
NAMANYA Demokrat (baca: demokrasi). Tapi, belum apa-apa kok ngomong, barisan oposisi di parleman tidak akan bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Lebih kacau lagi karena logika yang dipakai: Sistem presidensial di Indonesia bertumpu pada musyawarah dan mufakat sebagaimana digariskan para pendiri bangsa. Kalau ada oposisi, program pemerintah yang mengutamakan rakyat akan berjalan lamban. Oposisi bisa menjerumuskan bangsa pada jatuh bangunnya kabinet seperti terjadi di zaman Presiden Soekarno.
Kalau pandangan ini yang akan dipakai, negara kita segera saja akan kembali ke zaman Orde Baru. Kata kuncinya ada pada kata "musyawarah-mufakat" dan "oposisi bukan budaya Indonesia". Karena itu, legislatif kembali menjadi lembaga stempel dan berteriak secara mayoritas, "setuju" untuk berbagai hal yang hendak diputuskan.
Sementara itu, masyarakat Indonesia akan kembali bertemu, mendengar, dan melihat betapa "manis-manis"-nya wajah wakil rakyat. Tak ada perdebatan sengit di parlemen. Yang ada selalu dukungan penuh untuk sang penguasa (eksekutif). Nyaris tak ada suara berbeda. Kalaupun ada, segera saja kalah--termasuk voting sekalipun--oleh suara kebanyakan.
Itu yang terjadi pada PDI-P dalam periode 2004--2009 lalu.
Memang, mengambil posisi sebagai partai oposisi sesungguhnya belum memiliki riwayat kelembagaan yang panjang di negeri ini. Partai oposisi pernah hidup di zaman liberal, di era kabinet parlementer, tetapi menyebabkan ketidakstabilan yang luar biasa hebat. Kabinet jatuh bangun dengan cepat dan gampang.
Sistem politik kemudian berubah menjadi otoriter, baik di zaman Orde Lama di bawah Presiden Soekarno maupun di zaman Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Praktis selama 39 tahun (1959--1998), yaitu sejak Dekrit Presiden hingga pecahnya reformasi yang menumbangkan Pak Harto, Indonesia tidak mengenal partai oposisi.
Dari perspektif sejarah politik Indonesia modern itu, demokrasi yang sekarang dinikmati bangsa ini sudah seharusnya diimbangi pula dengan tumbuh dan menguatnya partai oposisi. Ada yang memenangi pemilu presiden dan karena itu berkuasa dan menentukan kabinet, tetapi ada yang sepenuhnya berada di luar kabinet sebagai oposisi. Maka, selalu ada yang dengan sadar dan sehat mengoreksi kekuasaan agar setidaknya tetap ingat janji-janjinya di kala kampanye.
Di situlah arti penting dan arti strategis partai oposisi. Lagi pula, merupakan keniscayaan demokrasi bahwa kekuasaan dapat datang dan pergi setiap lima tahun sekali. Yang kemarin berkuasa sekarang menjadi oposisi, seperti yang sekarang berkuasa terbuka kemungkinan tidak terpilih lagi dan kemudian menjadi oposisi. n
Lampung Post, Senin, 13 Juli 2009
NAMANYA Demokrat (baca: demokrasi). Tapi, belum apa-apa kok ngomong, barisan oposisi di parleman tidak akan bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Lebih kacau lagi karena logika yang dipakai: Sistem presidensial di Indonesia bertumpu pada musyawarah dan mufakat sebagaimana digariskan para pendiri bangsa. Kalau ada oposisi, program pemerintah yang mengutamakan rakyat akan berjalan lamban. Oposisi bisa menjerumuskan bangsa pada jatuh bangunnya kabinet seperti terjadi di zaman Presiden Soekarno.
Kalau pandangan ini yang akan dipakai, negara kita segera saja akan kembali ke zaman Orde Baru. Kata kuncinya ada pada kata "musyawarah-mufakat" dan "oposisi bukan budaya Indonesia". Karena itu, legislatif kembali menjadi lembaga stempel dan berteriak secara mayoritas, "setuju" untuk berbagai hal yang hendak diputuskan.
Sementara itu, masyarakat Indonesia akan kembali bertemu, mendengar, dan melihat betapa "manis-manis"-nya wajah wakil rakyat. Tak ada perdebatan sengit di parlemen. Yang ada selalu dukungan penuh untuk sang penguasa (eksekutif). Nyaris tak ada suara berbeda. Kalaupun ada, segera saja kalah--termasuk voting sekalipun--oleh suara kebanyakan.
Itu yang terjadi pada PDI-P dalam periode 2004--2009 lalu.
Memang, mengambil posisi sebagai partai oposisi sesungguhnya belum memiliki riwayat kelembagaan yang panjang di negeri ini. Partai oposisi pernah hidup di zaman liberal, di era kabinet parlementer, tetapi menyebabkan ketidakstabilan yang luar biasa hebat. Kabinet jatuh bangun dengan cepat dan gampang.
Sistem politik kemudian berubah menjadi otoriter, baik di zaman Orde Lama di bawah Presiden Soekarno maupun di zaman Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Praktis selama 39 tahun (1959--1998), yaitu sejak Dekrit Presiden hingga pecahnya reformasi yang menumbangkan Pak Harto, Indonesia tidak mengenal partai oposisi.
Dari perspektif sejarah politik Indonesia modern itu, demokrasi yang sekarang dinikmati bangsa ini sudah seharusnya diimbangi pula dengan tumbuh dan menguatnya partai oposisi. Ada yang memenangi pemilu presiden dan karena itu berkuasa dan menentukan kabinet, tetapi ada yang sepenuhnya berada di luar kabinet sebagai oposisi. Maka, selalu ada yang dengan sadar dan sehat mengoreksi kekuasaan agar setidaknya tetap ingat janji-janjinya di kala kampanye.
Di situlah arti penting dan arti strategis partai oposisi. Lagi pula, merupakan keniscayaan demokrasi bahwa kekuasaan dapat datang dan pergi setiap lima tahun sekali. Yang kemarin berkuasa sekarang menjadi oposisi, seperti yang sekarang berkuasa terbuka kemungkinan tidak terpilih lagi dan kemudian menjadi oposisi. n
Lampung Post, Senin, 13 Juli 2009
Subscribe to:
Posts (Atom)