Oleh Udo Z. Karzi
GAUN berlapis emas dan berlian, kue pernikahan setinggi manusia, perayaan yang memakan waktu berhari-hari, dan ratusan ribu bunga adalah sedikit gambaran betapa mewahnya pernikahan pangeran atau putri raja di kerajaan mana pun.
Pangeran William dan Kate Middleton hari ini diperkirakan menghabiskan dana 16 juta dolar AS (Rp144 miliar); mengalahkan biaya pernikahan orang tuanya, Pangeran Charles dan Putri Diana. Daily Beast, media Inggris, menempatkan pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana pada posisi 9 dengan biaya 5 juta dolar AS atau Rp45 miliar.
Tapi, ternyata dalam catatan Daily Beast, biaya pernikahan William-Kate ini hanya menempati posisi keempat dalam 10 pernikahan termahal pangeran atau putri kerajaan sedunia.
Pernikahan termahal adalah pada 1468 antara Margaret of York dan Charles the Bold of Burgundy, yang menyatukan Inggris dan Burgundi untuk mengecewakan Raja Louis XI dari Prancis. Pernikahan itu diperkirakan menghabiskan 325 juta dolar AS, hampir Rp3 triliun (angka disesuaikan dengan nilai saat ini).
Termahal kedua adalah pernikahan Syekh Mohammed bin Rashid al-Maktoum dari Dubai dan Putri Salama pada awal Mei 1981. Pernikahan yang digelar tujuh hari ini diperkirakan menghabiskan anggaran 100 juta dolar atau sekitar Rp900 miliar.
Termahal ketiga adalah pernikahan Putra Mahkota Spanyol Felipe dan Letizia Ortiz Rocasolano pada 22 Mei 2004. Diperkirakan, pernikahan yang hanya dua bulan setelah bom teroris yang menewaskan 191 orang di Madrid ini menghabiskan sekitar 29 juta dolar atau sekitar Rp261 miliar.
"Kembali ke Pengeran William-Kate Middleton, katanya perkawinan mereka seolah pengulangan pernikahan orang tua William, Pangeran Charles-Putri Diana," kata Pithagiras.
"Ya, pernikahan pangeran kerajaan dengan gadis dari keluarga biasa, yang tidak memiliki darah bangsawan," sambar Mat Puhit.
"Yang saya dengar begitu. Begitulah cinta... seperti pepatah bilang, asam di gunung, garam di laut ketemunya di belanga juga," Udien nyeletuk pula.
"Kayak di dongeng-dongeng H.C. Anderson saja," komentar Minan Tunja.
"Tapi itu kan nyata terjadi," sambar Mat Puhit.
"Satu hal lagi, saya melihat pernikahan William-Kate enggak ada urusannya dengan kaya-miskin, berkuasa-tidak berkuasa, pejabat-bukan pejabat. Perkawinan yang... apolitis," Mamak Kenut sok menganalisis.
"Pelitik, pelitik.... Api maksudmu?" Radin Mak Iwoh tersinggung.
Lampung Post, Jumat, 29 April 2011
Sketsa-Sketsa Negarabatin
Friday, April 29, 2011
Friday, April 15, 2011
Empati, ke Mana Engkau Pergi?
Oleh Udo Z. Karzi
"Maut bukanlah kehilangan terbesar dalam hidup. Yang terbesar adalah apa yang mati dalam sanubari sementara kita masih hidup." (Norman Cousins)
COBALAH simak omongan "orang besar" ini: "Kita jangan aneh-aneh membandingkan dengan rakyat yang susah. Itu jelas berbeda. Apa kita harus tinggal di gubuk reot juga, becek-becekan, kita harus realistis."
Benar-benar tidak memiliki perasaan. Padahal yang bilang begitu itu bernama wakil rakyat yang tetap ngotot ingin membangun "istana" baru buat mereka sendiri. Wakil rakyat yang justru melukai hati orang-orang yang diwakilinya: rakyat!
Kejadian lain, pedagang di Jalan Ikan Bawal dan Jalan Ikan Simba kebingungan mencari lokasi tempat untuk melanjutkan usaha mereka setelah ruko mereka dibongkar Pemkot Bandar Lampung.
Benar-benar enggak punya belas kasihan. Kok tega-teganya mengusir orang yang mencari nafkah di tempat itu tanpa memberikan solusi terbaik sebelum tempat mereka dibongkar. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah (baca: pemimpin) malah menciptakan kemiskinan baru setelah mata pencarian mereka dihilangkan.
Bung Hatta yang kita kenal sebagai "bapak koperasi" kita kenang selain karena intelektualitasnya, juga karena kesederhanaan dan kejujurannya. Lalu, pemimpin karismatik India Mahatma Gandhi yang menjadi inspirasi gerakan kemerdekaan di Asia pada era 1940—1950-an, misalnya, yang memilih berpakaian hanya selembar kain gandum karena seperti itulah rakyat kebanyakan.
Itulah empati! Semua bentuk empati dan simpati itulah yang membuat mereka menjadi jauh lebih paham seperti apa rakyat yang dipimpinnya ketimbang mereka-mereka yang memilih gaya borjuis saat menjadi elite politik.
Kini, di negeri ini rasa itu semakin jauh—bahkan mungkin telah mati dari hati kita. Padahal, empati adalah fondasi dari semua interaksi hubungan antarmanusia. Mampu merasakan kondisi emosional orang lain, kita bisa membina relationship yang akrab dengan orang lain.
Konon pendidikan yang hanya menekankan pada peningkatan kemampuan matematis semata telah melahirkan masyarakat intelektual global yang mahir berbahasa asing dan memahami berbagai disiplin dan teori. Namun, berjurang jarak dari realitas persoalan yang dihadapi bangsanya sendiri.
Akibatnya—salah satunya—adalah tersingkirnya rasa empati dan tidak juga merdekanya cara berpikir mereka dari penjajahan pada diri sendiri. n
Lampung Post, Jumat, 15 April 2011
"Maut bukanlah kehilangan terbesar dalam hidup. Yang terbesar adalah apa yang mati dalam sanubari sementara kita masih hidup." (Norman Cousins)
COBALAH simak omongan "orang besar" ini: "Kita jangan aneh-aneh membandingkan dengan rakyat yang susah. Itu jelas berbeda. Apa kita harus tinggal di gubuk reot juga, becek-becekan, kita harus realistis."
Benar-benar tidak memiliki perasaan. Padahal yang bilang begitu itu bernama wakil rakyat yang tetap ngotot ingin membangun "istana" baru buat mereka sendiri. Wakil rakyat yang justru melukai hati orang-orang yang diwakilinya: rakyat!
Kejadian lain, pedagang di Jalan Ikan Bawal dan Jalan Ikan Simba kebingungan mencari lokasi tempat untuk melanjutkan usaha mereka setelah ruko mereka dibongkar Pemkot Bandar Lampung.
Benar-benar enggak punya belas kasihan. Kok tega-teganya mengusir orang yang mencari nafkah di tempat itu tanpa memberikan solusi terbaik sebelum tempat mereka dibongkar. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah (baca: pemimpin) malah menciptakan kemiskinan baru setelah mata pencarian mereka dihilangkan.
Bung Hatta yang kita kenal sebagai "bapak koperasi" kita kenang selain karena intelektualitasnya, juga karena kesederhanaan dan kejujurannya. Lalu, pemimpin karismatik India Mahatma Gandhi yang menjadi inspirasi gerakan kemerdekaan di Asia pada era 1940—1950-an, misalnya, yang memilih berpakaian hanya selembar kain gandum karena seperti itulah rakyat kebanyakan.
Itulah empati! Semua bentuk empati dan simpati itulah yang membuat mereka menjadi jauh lebih paham seperti apa rakyat yang dipimpinnya ketimbang mereka-mereka yang memilih gaya borjuis saat menjadi elite politik.
Kini, di negeri ini rasa itu semakin jauh—bahkan mungkin telah mati dari hati kita. Padahal, empati adalah fondasi dari semua interaksi hubungan antarmanusia. Mampu merasakan kondisi emosional orang lain, kita bisa membina relationship yang akrab dengan orang lain.
Konon pendidikan yang hanya menekankan pada peningkatan kemampuan matematis semata telah melahirkan masyarakat intelektual global yang mahir berbahasa asing dan memahami berbagai disiplin dan teori. Namun, berjurang jarak dari realitas persoalan yang dihadapi bangsanya sendiri.
Akibatnya—salah satunya—adalah tersingkirnya rasa empati dan tidak juga merdekanya cara berpikir mereka dari penjajahan pada diri sendiri. n
Lampung Post, Jumat, 15 April 2011
Thursday, April 14, 2011
Melawan Kekerasan
Oleh Udo Z. Karzi
CAPEK juga ya kalau setiap baca koran, kita menjumpai banyak banar berita seputar tindak kekerasan. Setiap nonton televisi, tidak sedikit program yang mempertontonkan adegan kekerasan.
Untuk menyelesaikan masalah pun, orang ternyata lebih memilih kekerasan fisik seperti memukuli penjahat yang tertangkap, membunuh orang yang dibenci, menganiaya orang lain untuk menunjukkan kekuatannya, merusak milik orang lain karena ketidaksukaan, dan lain-lain. Tapi, benar-benar selesaikah masalahnya?
Ternyata tidak. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan berikutnya. Apalagi kekerasan tidak hanya dimonopoli orang secara pribadi, tetapi juga dilakukan segerombolan orang yang merasa kekerasan bisa menyelesaikan masalah.
Pengguna kekerasan yang paling dahsyat adalah negara. Sebab, negara punya kekuasaan dan kekuatan untuk bertindak secara luas dan secara hukum untuk menggerakkan rakyatnya, misalnya, melakukan perang.
Kekerasan adalah kekuatan dan tindakan secara fisik dan psikis, yang menghancurkan kehidupan, mengabaikan HAM, dan merusak lingkungan. Kekerasan tidak hanya fisik, tetapi juga psikis seperti ancaman dan teror. Tak cuma ditujukan ke manusia, tetapi juga ke lingkungan hidup. Di antaranya penebangan hutan atau penambangan tak terkendali, pencemaran lingkungan, hingga yang paling kecil kalau kita membuang sampah di sembarang tempat.
Sigmund Freud mengatakan setiap individu memang cenderung berperilaku menghancurkan objek. Camara dalam bukunya, Spiral Kekerasan, mengatakan ketidakadilan adalah akar pertama kekerasan.
Orang yang mengalami ketidakadilan melawan dengan segala cara, termasuk kekerasan. Selanjutnya, pihak yang berkuasa meredamnya dengan kekerasan juga. Akhirnya, kekerasan tak pernah berakhir. Cara-cara kekerasan lebih banyak dipilih orang, terutama karena lebih mudah dan enggak memerlukan pemikiran mendalam.
Sulit memang menghentikan siklus kekerasan. Tetapi tetap bisa ditekan seminimal mungkin. Caranya, melawan kekerasan tanpa kekerasan. Soalnya kebenaran itu relatif. Setiap orang yang melakukan tindakan, pasti punya dasar yang dianggapnya benar. Ini pasti terjadi dalam setiap konflik.
Kalau kita paham orang lain mungkin bisa benar, kenapa kita harus berbuat kekerasan yang tidak bakal menyelesaikan masalah? Dengan kekerasan tidak ada lagi ruang untuk saling mengerti.
Lampung Post, Kamis, 14 April 2011
CAPEK juga ya kalau setiap baca koran, kita menjumpai banyak banar berita seputar tindak kekerasan. Setiap nonton televisi, tidak sedikit program yang mempertontonkan adegan kekerasan.
Untuk menyelesaikan masalah pun, orang ternyata lebih memilih kekerasan fisik seperti memukuli penjahat yang tertangkap, membunuh orang yang dibenci, menganiaya orang lain untuk menunjukkan kekuatannya, merusak milik orang lain karena ketidaksukaan, dan lain-lain. Tapi, benar-benar selesaikah masalahnya?
Ternyata tidak. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan berikutnya. Apalagi kekerasan tidak hanya dimonopoli orang secara pribadi, tetapi juga dilakukan segerombolan orang yang merasa kekerasan bisa menyelesaikan masalah.
Pengguna kekerasan yang paling dahsyat adalah negara. Sebab, negara punya kekuasaan dan kekuatan untuk bertindak secara luas dan secara hukum untuk menggerakkan rakyatnya, misalnya, melakukan perang.
Kekerasan adalah kekuatan dan tindakan secara fisik dan psikis, yang menghancurkan kehidupan, mengabaikan HAM, dan merusak lingkungan. Kekerasan tidak hanya fisik, tetapi juga psikis seperti ancaman dan teror. Tak cuma ditujukan ke manusia, tetapi juga ke lingkungan hidup. Di antaranya penebangan hutan atau penambangan tak terkendali, pencemaran lingkungan, hingga yang paling kecil kalau kita membuang sampah di sembarang tempat.
Sigmund Freud mengatakan setiap individu memang cenderung berperilaku menghancurkan objek. Camara dalam bukunya, Spiral Kekerasan, mengatakan ketidakadilan adalah akar pertama kekerasan.
Orang yang mengalami ketidakadilan melawan dengan segala cara, termasuk kekerasan. Selanjutnya, pihak yang berkuasa meredamnya dengan kekerasan juga. Akhirnya, kekerasan tak pernah berakhir. Cara-cara kekerasan lebih banyak dipilih orang, terutama karena lebih mudah dan enggak memerlukan pemikiran mendalam.
Sulit memang menghentikan siklus kekerasan. Tetapi tetap bisa ditekan seminimal mungkin. Caranya, melawan kekerasan tanpa kekerasan. Soalnya kebenaran itu relatif. Setiap orang yang melakukan tindakan, pasti punya dasar yang dianggapnya benar. Ini pasti terjadi dalam setiap konflik.
Kalau kita paham orang lain mungkin bisa benar, kenapa kita harus berbuat kekerasan yang tidak bakal menyelesaikan masalah? Dengan kekerasan tidak ada lagi ruang untuk saling mengerti.
Lampung Post, Kamis, 14 April 2011
Friday, April 8, 2011
Kolonisasi Kekuasaan
Oleh Udo Z. Karzi
SECARA ontologis, kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain. Sebab itu, kekuasaan umumnya dimengerti sebagai seni membuat orang lain tunduk pada keinginan pemilik kekuasaan. Dalam arti ini, kekuasaan dipercayai dapat menawarkan rasa puas, kebanggaan, dan bahkan kehormatan diri. Boleh dibilang, dengan kekuasaan di tangan, seseorang atau sekelompok orang tidak lagi menjadi manusia umum. Pokoknya kekuasaan itu asyik punya.
Itu sebabnya kekuasaan bisa saja membuat orang terlena dan terseret ke dalam nafsu dominasi. Kekuasaan lalu menjadi tujuan dan bukan sekadar alat demi kebaikan umum. Motif-motif moral mulia yang semula dijadikan pesona menarik suara publik tak jarang kandas di jalan, tergilas oleh nafsu berkuasa.
Kolonisasi kekuasaan membuat para pemburu kekuasaan semakin percaya, bahkan terjebak dalam logika Machiavellian bahwa martabat dan harga diri hanya bisa dibangun di atas fondasi kekuasaan. Yang utama bagi pemburu kekuasaan adalah teknik merebut dan melanggengkan kekuasaan. Penampilan publik lalu ditata, janji-janji ditebar dengan penuh rasa percaya diri, kemampuan dan keunggulan pribadi diekspos tanpa rasa sungkan, bahkan sering dengan gaya hiperbolis seakan percaya bahwa audiensi sudah kehilangan daya kritis dalam menyerapnya.
Tak cukup dengan keunggulan pribadi, perselingkuhan politik pun tak ragu dihalalkan. Musuh digandeng. Kekikukan, apalagi hambatan moral tak punya tempat. Garis demarkasi yang sebelumnya tegas mempertajam jurang pemisah antarkubu dapat dengan mudah pupus oleh pesona kekuasaan.
Lilitan pragmatisme membuat nilai-nilai yang oleh publik dipandang unggul, seperti kejujuran, fairness, kepentingan bersama (bomun commune), kehormatan diri (self-dignity) dan sejenisnya, tak lagi cukup punya tempat dalam medan perebutan kekuasaan. Di sini patut dipersoalkan tidak saja integritas (calon) pemimpin, tetapi juga mutu tanggung jawab moral para pendukung.
Kecenderungan pragmatis yang berujung pada sikap Machiavellian sebetulnya dapat ditekan. Di sini nilai-nilai utama, khususnya kesejahteraan umum (sebagai tujuan utama kekuasaan), dan kehormatan diri (sebagai nilai pokok bagi siapa saja, termasuk pemimpin) patut mendapat perhatian. Dan, yang paling penting adalah kemampuan melepaskan diri dari kolonisasi kekuasaan!
Lampung Post, Jumat, 8 April 2011
SECARA ontologis, kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain. Sebab itu, kekuasaan umumnya dimengerti sebagai seni membuat orang lain tunduk pada keinginan pemilik kekuasaan. Dalam arti ini, kekuasaan dipercayai dapat menawarkan rasa puas, kebanggaan, dan bahkan kehormatan diri. Boleh dibilang, dengan kekuasaan di tangan, seseorang atau sekelompok orang tidak lagi menjadi manusia umum. Pokoknya kekuasaan itu asyik punya.
Itu sebabnya kekuasaan bisa saja membuat orang terlena dan terseret ke dalam nafsu dominasi. Kekuasaan lalu menjadi tujuan dan bukan sekadar alat demi kebaikan umum. Motif-motif moral mulia yang semula dijadikan pesona menarik suara publik tak jarang kandas di jalan, tergilas oleh nafsu berkuasa.
Kolonisasi kekuasaan membuat para pemburu kekuasaan semakin percaya, bahkan terjebak dalam logika Machiavellian bahwa martabat dan harga diri hanya bisa dibangun di atas fondasi kekuasaan. Yang utama bagi pemburu kekuasaan adalah teknik merebut dan melanggengkan kekuasaan. Penampilan publik lalu ditata, janji-janji ditebar dengan penuh rasa percaya diri, kemampuan dan keunggulan pribadi diekspos tanpa rasa sungkan, bahkan sering dengan gaya hiperbolis seakan percaya bahwa audiensi sudah kehilangan daya kritis dalam menyerapnya.
Tak cukup dengan keunggulan pribadi, perselingkuhan politik pun tak ragu dihalalkan. Musuh digandeng. Kekikukan, apalagi hambatan moral tak punya tempat. Garis demarkasi yang sebelumnya tegas mempertajam jurang pemisah antarkubu dapat dengan mudah pupus oleh pesona kekuasaan.
Lilitan pragmatisme membuat nilai-nilai yang oleh publik dipandang unggul, seperti kejujuran, fairness, kepentingan bersama (bomun commune), kehormatan diri (self-dignity) dan sejenisnya, tak lagi cukup punya tempat dalam medan perebutan kekuasaan. Di sini patut dipersoalkan tidak saja integritas (calon) pemimpin, tetapi juga mutu tanggung jawab moral para pendukung.
Kecenderungan pragmatis yang berujung pada sikap Machiavellian sebetulnya dapat ditekan. Di sini nilai-nilai utama, khususnya kesejahteraan umum (sebagai tujuan utama kekuasaan), dan kehormatan diri (sebagai nilai pokok bagi siapa saja, termasuk pemimpin) patut mendapat perhatian. Dan, yang paling penting adalah kemampuan melepaskan diri dari kolonisasi kekuasaan!
Lampung Post, Jumat, 8 April 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)